Oleh: Prof Dr Abd Hamid Paddu, MA*
Ada sesuatu yang berubah pelan-pelan dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Perubahannya tidak datang dengan pidato besar, tidak pula melalui pengumuman bahwa otonomi akan ditarik kembali.
Justru karena bergerak lewat angka-angka anggaran, formula transfer, penyesuaian pagu, dan regulasi teknis, ia mudah dianggap biasa. Padahal di situlah persoalannya: daerah masih disebut otonom, tetapi ruang untuk menentukan nasib fiskalnya makin sempit.
Saya tidak menolak pemerintah pusat yang kuat. Indonesia memang memerlukan pusat yang mampu menjaga stabilitas, membiayai program nasional, dan memastikan standar pelayanan minimum berlaku di seluruh negeri. Tetapi kekuatan pusat seharusnya tidak dibangun dengan cara membuat daerah sekadar menjadi pelaksana.
Kalau keputusan penting dibuat di Jakarta, sumber uang dikendalikan di Jakarta, sementara bupati, wali kota, dan kepala desa tetap diminta menjawab kemarahan warga, kita sedang menciptakan ketimpangan tanggung jawab yang serius.
Tahun 2025 memberi tanda yang tidak kecil. Instruksi Presiden No 1/2025 memerintahkan efisiensi belanja negara sekitar Rp306,7 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp50,6 triliun berasal dari transfer ke daerah (TKD). Bagi pembaca di Jakarta, angka itu mungkin terlihat sebagai bagian dari penataan APBN.
Bagi sebuah kabupaten, ia bisa berarti jalan yang ditunda, irigasi yang tidak segera diperbaiki, ruang kelas yang menunggu rehabilitasi, obat yang harus dihemat, atau program desa yang dipangkas.
Di sinilah saya merasa istilah “efisiensi” perlu diperlakukan dengan lebih jujur. Efisiensi semestinya berarti menghasilkan pelayanan yang sama atau lebih baik dengan biaya yang lebih kecil. Kalau yang terjadi hanya memindahkan tekanan fiskal dari pusat ke daerah, itu bukan efisiensi dalam pengertian ekonomi. Itu hanya pengalihan beban.
Pusat tampak lebih lapang, daerah dipaksa menyesuaikan, dan rakyat menerima kualitas pelayanan yang lebih rendah. Postur APBN 2026 memperlihatkan jarak yang lebar itu. Belanja pemerintah pusat berada di kisaran Rp3.149,7 triliun, sementara TKD pada postur awal sekitar Rp693 triliun dan kemudian naik menjadi sekitar Rp715,34 triliun.
Saya tidak sedang mengatakan bahwa besarnya belanja pusat otomatis salah. Yang perlu ditanya adalah: apakah distribusi uang negara masih mengikuti distribusi fungsi? Kalau urusan pendidikan, kesehatan, jalan lokal, air bersih, pelayanan dasar, dan banyak kebutuhan harian warga berada di daerah, maka pembiayaannya juga harus mengikuti fungsi-fungsi tersebut.
Dalam teori keuangan publik, gagasannya sederhana: revenue follows function. Uang mengikuti urusan. Ini bukan slogan teknokratik. Inilah kontrak sosial desentralisasi fiskal. Pusat menyerahkan sebagian kewenangan; daerah menerima tanggung jawab; lalu sumber daya harus tersedia agar kewenangan itu bisa dijalankan.
Kontrak ini menjadi timpang ketika fungsi tetap berada di daerah, tetapi uangnya berkurang, dikunci, diarahkan, atau bahkan dipakai untuk membayar kewajiban yang berasal dari desain program pusat. Contoh yang sekarang pantas dibicarakan terang-terangan adalah pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (kopdes).
Saya tidak mempersoalkan koperasinya. Koperasi, bila dikelola sehat, justru dapat menjadi alat penting bagi ekonomi rakyat. Yang layak dikritisi adalah susunan fiskalnya. PMK No 15/2026 membuka mekanisme penggunaan DAU, DBH, atau Dana Desa untuk membayar kewajiban pembangunan fisik gerai, gudang, dan perlengkapan koperasi tersebut.
Programnya lahir dari desain pusat. Pembiayaannya diatur pusat. Tetapi sumber pembayaran dapat menyentuh transfer yang menjadi darah fiskal daerah dan desa. Pertanyaan yang muncul kemudian sangat sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk dihindari: kalau uang daerah dapat ditarik untuk menutup kewajiban program yang desainnya tidak sepenuhnya lahir dari daerah, di mana letak pilihan fiskal pemerintah daerah? Kalau transfer yang semestinya memberi ruang pelayanan dapat diarahkan dari atas, apa yang tersisa dari makna otonomi selain administrasi?
Di atas kertas kita punya UU No 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang itu memakai kata-kata yang penting: adil, selaras, akuntabel. Konstitusi juga menghendaki hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya antara pusat dan daerah dijalankan secara adil dan selaras.
Maka TKD semestinya tidak diperlakukan seperti hadiah yang sewaktu-waktu dapat dibuka-tutup. Ia adalah bagian dari arsitektur negara agar pemerintah yang dekat dengan rakyat mampu bekerja.
Masalahnya menjadi lebih serius ketika akuntabilitas mulai terbelah. Pusat menentukan arah, tetapi daerah menerima akibatnya. Warga yang kecewa karena puskesmas kekurangan obat tidak akan mengetuk pintu kementerian. Petani yang marah karena jalan produksi rusak tidak pergi ke Jakarta.
Mereka datang ke bupati, wali kota, gubernur, atau kepala desa. Dengan kata lain, pusat bisa memegang instrumen keputusan, tetapi daerah tetap menjadi wajah negara yang berhadapan langsung dengan rakyat. Ini tidak sehat bagi demokrasi.
Kita sering terjebak pada perdebatan apakah pusat boros atau tidak. Perdebatan itu penting, apalagi ketika berbagai program nasional dengan anggaran besar terus disorot publik. Tetapi saya khawatir kita berhenti di sana.
Soal yang lebih mendasar adalah konsentrasi kembali kekuasaan fiskal. Boros bisa diperbaiki melalui audit, koreksi anggaran, atau pergantian program. Resentralisasi yang dibiarkan tumbuh perlahan jauh lebih dalam dampaknya, karena ia mengubah hubungan antara uang, kewenangan, dan pertanggungjawaban.
Saya juga tidak ingin menyederhanakan masalah dengan mengatakan bahwa setiap langkah pusat adalah “kejahatan”. Itu bahasa yang harus dipakai dengan hati-hati. Kejahatan pidana ditentukan oleh hukum dan pengadilan, bukan oleh kolom opini. Tetapi bila istilah “kejahatan kebijakan” dipakai untuk menggambarkan rusaknya janji politik-konstitusional kepada daerah, kita patut bertanya apakah kontrak desentralisasi sedang dilanggar secara substantif.
Daerah dibebani fungsi, tetapi daya fiskalnya dikurangi. Daerah diminta akuntabel, tetapi keputusan penting makin tersentralisasi. Itu bukan persoalan kecil. Ada alasan ekonomi mengapa desentralisasi dipilih.
Makassar tidak sama dengan Selayar. Luwu Timur tidak sama dengan Toraja. Biaya pelayanan, struktur ekonomi, kondisi geografis, kebutuhan sosial, dan persoalan infrastrukturnya berbeda.
Pemerintah yang dekat dengan masyarakat mempunyai informasi yang tidak mungkin seluruhnya tersedia di meja perencanaan nasional. Ketika terlalu banyak keputusan ditarik kembali ke pusat, kita berisiko kembali pada kebijakan seragam untuk wilayah yang tidak seragam. Hasilnya sering kita kenal: proyek yang bagus di atas kertas, tetapi tidak cocok di lapangan.
Karena itu, saya lebih memilih berbicara tentang fakta kebijakan daripada menebak motif. Apakah ada upaya mengalihkan perhatian publik dari pemborosan pusat? Saya tidak punya dasar untuk menyimpulkannya.
Kita tidak perlu berspekulasi sejauh itu. Fakta yang sudah ada cukup untuk diperdebatkan: TKD pernah dipangkas dalam agenda efisiensi, ruang diskresi daerah makin terbatas, dan instrumen transfer dapat diarahkan untuk kewajiban program yang ditetapkan pusat. Itu sudah cukup menjadi alasan untuk meminta koreksi.
Pusat tetap berhak memiliki prioritas nasional. Bahkan negara akan kacau bila setiap daerah berjalan sendiri. Tetapi prioritas nasional seharusnya dibiayai dengan cara yang transparan dan jujur. Bila sebuah program adalah program pusat, jelaskan berapa yang dibayar pusat.
Bila daerah diminta ikut menanggung, sepakati mekanismenya secara terbuka. Jangan menjadikan TKD sebagai rekening yang tampak milik daerah ketika dibagi, tetapi kembali menjadi milik pusat ketika pusat membutuhkan ruang fiskal.
Desentralisasi lahir dari pengalaman sejarah bahwa Indonesia terlalu besar untuk dikendalikan secara seragam dari satu titik. Ia bukan hadiah dari pemerintah pusat kepada daerah. Ia adalah pilihan bernegara. Karena itu, menggerusnya sedikit demi sedikit melalui desain fiskal sama bahayanya dengan menariknya secara terang-terangan. Bedanya, proses yang perlahan sering tidak menimbulkan alarm sampai daerah sudah kehilangan banyak ruang untuk bernapas.
Kritik kepada pemborosan pusat harus diteruskan. Audit program-program mahal, periksa efektivitasnya, buka kontraknya, hitung manfaatnya. Tetapi jangan biarkan kritik itu menutupi isu yang lebih panjang: apakah Indonesia sedang kembali membangun negara yang sangat tersentralisasi melalui instrumen keuangan?
Jika jawabannya mengarah ke sana, maka yang kita pertaruhkan bukan sekadar angka transfer. Kita sedang mempertaruhkan kepercayaan daerah kepada negara. Pada akhirnya, otonomi tidak hidup dari kata-kata dalam undang-undang. Ia hidup dari kemampuan pemerintah daerah memilih prioritas dan membiayai tanggung jawabnya.
Bila uang, kewenangan, dan tanggung jawab berjalan ke arah yang berbeda, desentralisasi akan menjadi nama tanpa isi. Dan ketika itu terjadi, yang paling banyak kehilangan bukan kantor gubernur atau kantor bupati. Yang paling dulu merasakan kehilangan adalah rakyat yang menunggu layanan negara di tempat mereka tinggal. (*)
*Penulis adalah Guru Besar Ekonomi Keuangan Negara





