JAKARTA, KOMPAS.TV - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman menjelaskan tentang bisa tidaknya uang endorse atau uang untuk jasa aktivitas promosi yang digelontorkan oleh kementerian kepada suatu pihak dikembalikan.
Hal ini disampaikannya ketika membahas polemik dana endorse yang diterima Utusan Khusus Presiden Indonesia Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dari dua kementerian.
"Pengembalian uang sebenarnya bisa saja, tetapi kan pertanyaannya adalah apakah ini sudah masuk dalam konteks penegakan hukum atau belum," ujar Zaenur dalam dialog Kompas Petang KompasTV, Selasa (17/11/2026).
Jika belum masuk dalam penegakan hukum, Zaenur menyampaikan satu poin yang menjadi pertanyaan: dikembalikan ke mana?
Jika konteks pengembalian uang itu dalam rangka penegakan hukum, maka pengembaliannya bersifat jelas. Misalnya pengembalian uang terkait kerugian keuangan negara, maka uang itu akan dikembalikan ke kas negara.
Baca Juga: Raffi Ahmad Ungkap Pernah Konsultasi ke KPK soal Endorsement saat Jadi Pejabat Publik
Namun, Zaenur menilai kasus Raffi Ahmad belum sampai pada tahap ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.
"Tetapi ya kita tetap menganggap bahwa pengembalian tersebut merupakan satu iktikad dari yang bersangkutan agar ini tidak menjadi satu persoalan hukum," katanya.
Lebih lanjut, ia menyinggung pernyataan KPK yang mempersilakan masyarakat melapor jika menemukan dugaan tindak pidana dalam kasus endorse ke Raffi Ahmad dari dua kementerian.
Menurutnya, KPK mestinya proaktif dan tidak hanya berpangku tangan menunggu laporan dari masyarakat.
Ia menilai KPK bisa menggali keterangan dan informasi untuk memperjelas ada tidaknya persoalan hukum dari polemik endorse ke Raffi Ahmad tersebut.
Baca Juga: Soal Dana Influenser ke Perusahaan Raffi Ahmad, KPK Persilakan Publik Lapor jika Ada Dugaan Pidana
Polemik Endorse Raffi AhmadSebelumnya, Indonesia Coruption Watch (ICW) menyoroti alokasi dana Rp14,69 miliar atau dibulatkan menjadi Rp14,7 miliar dari dua kementerian ke perusahaan milik Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, sepanjang 2024-2026.
Dalam perkembangannya, Raffi Ahmad kemudian merilis video permintaan maaf dan klarifikasi atas jasa endorsement dua kementerian di perusahaan miliknya itu melalui akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad, Senin (16/10/2026).
Dia juga menyatakan akan mengalokasikan dana Rp15 miliar pada warga terdampak bencana sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjawab keresahan publik.
"Bersama sahabat saya, Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan, terutama untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana," ujar Raffi.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- raffi ahmad
- endorse
- endorse raffi ahmad
- pengembalian uang endorse raffi ahmad
- pukat ugm





