Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap tiga modus dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan bencana.
Modus tersebut meliputi penggunaan perusahaan pinjaman atau pinjam bendera, pengaturan penunjukan perusahaan proyek, hingga penggelembungan harga pengadaan barang dan jasa.
Budi Prasetyo Juru Bicara KPK mengatakan, penyidik menemukan dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.
Perusahaan-perusahaan tersebut diduga menggunakan nama perusahaan lain agar bisa mendapatkan penunjukan langsung untuk mengerjakan proyek.
“Para pihak ini ada yang menggunakan pinjam bendera,” kata Budi Prasetyo dilansir dari Antara pada Selasa (17/11/2026).
Selain menggunakan perusahaan pinjaman, KPK menduga terdapat pengaturan perusahaan yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek dengan kewajiban memberikan sejumlah uang kepada oknum di BNPB.
“Ada juga perusahaan-perusahaan yang di-plotting atau ditunjuk untuk mengerjakan proyek, tetapi dengan komitmen memberikan sejumlah fee (uang, red.) kepada oknum di BNPB,” ujarnya.
Modus lainnya adalah dugaan penggelembungan harga atau mark-up dalam pengadaan barang dan jasa.
KPK menduga selisih harga tersebut digunakan untuk memberikan uang kembali atau *kickback* kepada oknum di lingkungan BNPB.
“Modus yang menaikkan atau markup harga dari pengadaan barang dan jasa diduga untuk kickback (suap, red.) kepada oknum-oknum di BNPB,” kata Budi.
Kasus dugaan korupsi dana penanganan bencana tersebut terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi itu, penyidik menangkap 15 orang.
Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satunya BS, adik Letnan Jenderal TNI berinisial S yang saat OTT berlangsung menjabat sebagai Kepala BNPB.
BS diketahui juga merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB ketika S masih aktif menjabat.
Empat tersangka lainnya yakni GPS, pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; RE, Tenaga Ahli Kepala BNPB; GP, Direktur PT Trans Lintas Selaras; serta SNG dari pihak swasta.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK juga menyita barang bukti senilai total Rp5,47 miliar pada 16 Oktober 2026.
Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, dan Rp3,35 miliar.
Selain itu, penyidik menyita 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.
KPK juga telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di kantor lembaga tersebut setelah penetapan tersangka.
Selain menelusuri keterlibatan pihak sipil, KPK turut berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terkait dugaan keterlibatan Letjen TNI S dalam perkara tersebut.
Pada 20 Oktober 2026, KPK mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dugaan keterlibatan dua anggota TNI aktif dalam kasus korupsi dana BNPB.
Selanjutnya, pada 12 November 2026, KPK memeriksa S dan seorang anggota TNI aktif yang menjabat sebagai Deputi BNPB. Keduanya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara tersebut. (ant/saf/ipg)




