Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah untuk memprioritaskan evakuasi bagi warga di daerah terdampak.
IDXChannel—Ketua DPR Puan Maharani menyoroti rangkaian banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh beberapa waktu belakangan. Ia meminta penanggulangan bencana dioptimalkan demi meminimalkan dampak terhadap masyarakat.
“Tentunya kami menyampaikan keprihatinan atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Aceh dan duka cita bagi korban yang meninggal dunia,” kata Puan dalam keterangan resminya yang dikutip, Rabu (18/11/2026).
Puan meminta pemerintah untuk memprioritaskan evakuasi bagi warga di daerah terdampak. Baginya, keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam penanganan banjir ini.
“Prioritas utama adalah keselamatan warga. Pemerintah bersama Tim SAR gabungan perlu memastikan operasi penyelamatan dan tanggap bencana dilakukan secara optimal,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan pun meminta agar instansi terkait agar meningkatkan kesiapsiagaan menyusul Aceh juga telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
“Selain pemantauan kondisi secara menyeluruh, setiap jajaran harus memastikan kesiapan personel dan peralatan sehingga dapat segera membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan,” jelas Puan.
Mantan Menko PMK ini juga mengingatkan Dinas Sosial untuk segera menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak. Puan menyebut bantuan harus diberikan bukan hanya bagi warga yang ada di pengungsian, tetapi juga untuk masyarakat yang bertahan di rumah meski dalam kondisi banjir.
“Bagi warga yang mengungsi, agar dipastikan lokasinya aman dan nyaman, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil/menyusui, lansia, mereka yang memiliki penyakit bawaan, dan warga disabilitas,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Puan mendorong pemerintah pusat untuk ikut membantu penanganan bencana di Aceh mengingat dampaknya yang cukup signifikan dan berkepanjangan.
“Pemerintah pusat perlu membantu daerah yang menghadapi kebutuhan yang melampaui kemampuannya,” tegas Puan.
Sementara pemerintah daerah disebut perlu memastikan keadaan masyarakat menjadi dasar pengajuan bantuan dan keputusan pemulihan, termasuk kebutuhan warga di wilayah yang sulit dijangkau.
"Kerja bersama pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan kejelasan kepada warga mengenai apa yang akan diselesaikan dan bagaimana kehidupan mereka akan dibantu selama bencana masih terjadi,” ucapnya.
Puan pun mengingatkan, banjir berkepanjangan berdampak terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Banjir membawa ketidakpastian bagi keluarga yang harus meninggalkan rumah, menghentikan pekerjaan, atau menunda kegiatan sekolah anak. Sebagian keluarga juga menghadapi keadaan tersebut ketika belum sepenuhnya pulih dari bencana sebelumnya,” imbuh Puan.
Untuk itu, Puan menilai bantuan yang diberikan negara tidak boleh hanya saat bencana terjadi, tetapi juga pendampingan hingga pascabencana untuk membantu masyarakat terdampak bencana.
“Pengalaman menghadapi banjir berulang juga perlu menjadi dasar untuk memperkuat perlindungan jangka panjang. Pilihan pemulihan harus dibicarakan bersama masyarakat, dengan memperhatikan keselamatan, hubungan sosial, dan sumber penghidupan mereka,” paparnya.
Seperti diketahui, banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Aceh setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut dalam beberapa hari terakhir.
Dampak yang ditimbulkan pun meluas, mulai dari ribuan warga terdampak, ratusan orang mengungsi, hingga seorang anak berusia dua tahun meninggal dunia akibat tertimbun material longsor.
Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat banjir dan longsor melanda tujuh kabupaten dan satu kota. Wilayah terdampak meliputi Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Kota Subulussalam, serta Aceh Utara.
Di Kabupaten Aceh Tamiang, banjir menyebabkan sebanyak 15.921 jiwa terdampak. Air merendam rumah warga, jalan nasional, serta lahan perkebunan dan pertanian.
(Nadya Kurnia)





