HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Meritokrasi mestinya masuk ke ruang politis. Termasuk dalam kepemimpinan parpol.
Saat ini, DPD I Golkar Sulsel menggenjot konsolidasi kepemimpinan Golkar di tingkat kabupaten/kota melalui musyawarah daerah (musda).
Langkah Ketua DPD Partai Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dalam memberikan diskresi kepada sejumlah figur yang memiliki kedekatan politik dengannya dinilai berpotensi menggeser ruang kaderisasi internal partai.
Kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah regenerasi Golkar Sulsel. Terlebih, sejumlah figur yang mendapat diskresi memiliki rekam jejak politik di luar Golkar dan kedekatan dengan IAS sejak kontestasi politik sebelumnya.
Sejumlah nama yang mendapat keistimewaan tersebut memiliki latar belakang politik berbeda. Tidak semuanya tumbuh melalui proses kaderisasi panjang di Partai Golkar.
Sebagian memiliki rekam jejak di partai lain, sementara sebagian lainnya memiliki kedekatan politik dengan jaringan IAS. Di antara figur yang memperoleh diskresi dari DPP Golkar adalah Megawati Jamal di Luwu Utara, Saleh Rahim di Enrekang, dan Islam Iskandar di Jeneponto.
Ketiganya memiliki latar belakang dan perjalanan politik yang berbeda sebelum mendapatkan ruang untuk mengikuti kontestasi kepemimpinan Golkar di daerah masing-masing.
Megawati Jamal, misalnya, merupakan figur yang belum genap lima tahun menjadi pengurus Golkar. Ia juga memiliki latar belakang keluarga politik yang berkaitan dengan Partai Demokrat.
Suaminya, Ansar Akib, pernah menjabat sebagai Ketua Demokrat Luwu Utara. Sementara Saleh Rahim merupakan mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini bergabung dengan Golkar.
Dalam perjalanan politik sebelumnya, Saleh diketahui memiliki kedekatan dengan tim IAS ketika mantan Wali Kota Makassar itu mengikuti kontestasi Pilgub Sulsel 2013 menghadapi Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Adapun Islam Iskandar merupakan Wakil Bupati Jeneponto yang sebelumnya memiliki latar belakang sebagai kader Partai Demokrat. Kini, ia mendapat kesempatan mengikuti Musda Golkar Jeneponto melalui kebijakan diskresi karena belum memenuhi persyaratan masa keanggotaan partai.
Ketiga nama tersebut memperlihatkan bagaimana kepemimpinan IAS membuka ruang bagi figur dengan latar belakang politik beragam untuk masuk dalam struktur dan kontestasi kepemimpinan Golkar daerah.
Pengamat Politik Universitas Bosowa Arif Wicaksono menilai komposisi figur yang mendapat diskresi memperlihatkan kesan bahwa IAS sedang mengakomodasi orang-orang yang memiliki hubungan personal dan kedekatan politik dengannya.
Sejumlah nama yang memperoleh keistimewaan tersebut merupakan bagian dari jaringan politik IAS sejak lama, termasuk ketika IAS berhadapan dengan SYL dalam kontestasi Pilgub Sulsel.
“Kalau ada ungkapan begitu, berarti begitulah kesan yang terlihat di depan publik. Yang mendapatkan diskresi ini kebanyakan loyalis IAS dari dulu dan semua memang teman-temannya Pak IAS di masa lalu,” kata Arif, Selasa, 17 November 2026.
Arif mengingatkan bahwa kedekatan personal dan hubungan politik masa lalu tidak semestinya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pemimpin Golkar di daerah.
Kekuatan elektorat, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan membangun organisasi harus menjadi ukuran utama.
Arif bahkan menyarankan DPD Golkar Sulsel melakukan survei internal untuk mengukur kekuatan setiap kandidat sebelum menentukan arah dukungan.
“Kalau cuma sekadar ditunjuk-tunjuk karena kedekatan atau karena masa lalu, karena faktor emosional, ya, enggak bisa kayaknya partai begitu,” ujarnya.
Tantangan Golkar ke depan juga berkaitan dengan perubahan karakteristik pemilih dan perkembangan politik generasi muda. Karena itu, proses regenerasi kepemimpinan dinilai perlu menjadi perhatian serius.
Arif menilai Golkar memiliki banyak kader muda potensial yang tumbuh melalui organisasi sayap partai, seperti Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).
Kader-kader tersebut semestinya memperoleh kesempatan untuk berkompetisi secara terbuka, bukan justru harus berhadapan dengan figur yang mendapatkan pengecualian persyaratan melalui diskresi.
Arif juga menyoroti dinamika Musda Golkar Makassar. Munculnya nama Aliyah Mustika Ilham sebagai figur yang didorong memimpin Golkar Makassar dinilai berpotensi menimbulkan persoalan apabila mengabaikan kader internal yang telah memenuhi persyaratan.
Padahal, sejumlah nama kader seperti Andi Suharmika dan Andi Nurhaldin Nurdin Halid juga memiliki rekam jejak organisasi di Golkar Makassar.
“Belum lagi di 23 kabupaten/kota yang lain di Sulsel. Ini persoalan ketika para senior kemudian turun gunung dan mengambil alih kepemimpinan. Akan kesulitan menemukan kader-kader masa kini yang sesuai dengan situasi sekarang,” jelasnya.
Jika figur yang didorong tidak memiliki kekuatan organisasi dan elektorat memadai, kebijakan tersebut justru dapat menjadi bumerang bagi kepemimpinan IAS.
“Jangan sampai ini justru menjadi senjata makan tuan bagi Pak IAS,” tegas Arif.
Arif membandingkan pola regenerasi di Golkar Sulsel dengan kepengurusan DPP Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia.
Menurutnya, senior partai sebaiknya mengambil peran sebagai pengarah dan dewan pertimbangan, sementara posisi eksekutif organisasi perlu memberi ruang lebih besar kepada generasi muda.
Ia berharap kepemimpinan IAS di Golkar Sulsel dapat menjadi momentum peremajaan organisasi setelah pergantian kepemimpinan dari Taufan Pawe.
Hanya, komposisi kepengurusan yang masih banyak diisi figur senior dan mantan birokrat yang pernah bekerja pada masa IAS menjadi Wali Kota Makassar juga perlu menjadi bahan evaluasi.
“Golkar di Sulsel itu banyak sekali kadernya. Terutama yang masih muda-muda, teman-teman di AMPG dan AMPI banyak sekali yang relatif militan. Mereka bukan semata-mata punya kedekatan dengan si A atau si B,” katanya.
Karena itu, Arif menilai proses penentuan ketua Golkar di daerah perlu didasarkan pada kapasitas, kekuatan organisasi, dan hasil pemetaan elektoral.
Diskresi, menurutnya, tidak boleh menjadi jalan pintas untuk mengutamakan kedekatan personal.
Sebelumnya, Ketua DPD I Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin mengatakan, kepengurusan daerah bisa mengakomodasi multilatar. Terutama kelompok muda yang menjadi penentu politik ke depan.
“Pemilu 2029 menjadi ruang yang sangat besar bagi generasi muda. Saya berharap dalam menyusun komposisi kepengurusan, betul-betul mempertimbangkan potensi generasi muda tanpa mengabaikan para senior,” pesannya. (ams/zuk)





