Jakarta, VIVA - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan dilakukan di kawasan hutan kota Universitas Indonesia (UI). Sekolah tersebut direncanakan berdiri di lahan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan kota, tepatnya di sisi wilayah DKI Jakarta.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kawasan hutan kota UI akan tetap dipertahankan sesuai fungsinya. Ia juga membantah kabar yang menyebut pembangunan Sekolah Rakyat akan memanfaatkan area hutan kota.
"Kita tidak akan membangun di hutan kota, dan tidak bisa Sekolah Rakyat itu dibangun dengan melanggar aturan," kata Saifullah kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Saifullah menjelaskan, rencana pembangunan tersebut berawal dari permintaan Kemensos kepada UI untuk mencarikan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat DKI Jakarta. Lahan yang dibutuhkan diperkirakan seluas delapan hektare untuk menampung lebih dari 3.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Pihak UI sempat menawarkan beberapa pilihan lokasi, di antaranya di kawasan Rawamangun dan Cawang. Namun, kedua lokasi tersebut masing-masing hanya memiliki luas sekitar 1,5 hektare sehingga dinilai belum mencukupi kebutuhan pembangunan sekolah.
UI kemudian menawarkan alternatif lahan di area kampus utama yang berada di wilayah DKI Jakarta dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan kota.
Meski demikian, Saifullah menegaskan bahwa opsi lokasi tersebut belum ditetapkan sebagai pilihan akhir. Rencana pemanfaatannya masih harus melalui pengecekan lapangan dan verifikasi administrasi oleh tim gabungan dari Kemensos, UI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dilanjutkan ke tahap Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Ia menambahkan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut mendukung rencana pembangunan Sekolah Rakyat tersebut, selama seluruh prosesnya tetap mengikuti peraturan yang berlaku.
Menurut Saifullah, pembangunan Sekolah Rakyat harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat. Persyaratan tersebut meliputi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), kepastian bahwa lokasi bebas dari kawasan rawan bencana, serta kesesuaian dengan aturan tata ruang. Seluruh proses pemenuhan persyaratan itu diperkirakan membutuhkan waktu enam bulan hingga satu tahun.
Terkait kritik dan masukan masyarakat mengenai rencana penggunaan lahan di sekitar kampus UI, Saifullah menyambut baik berbagai tanggapan tersebut. Masukan publik akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses diskusi dan verifikasi lokasi.





