Warsawa: Pemerintahan koalisi Polandia yang dipimpin Perdana Menteri Donald Tusk berhasil bertahan dalam pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen pada Selasa, 17 November 2026.
Pemungutan suara berlangsung di tengah semakin meruncingnya perselisihan politik mengenai Mahkamah Konstitusi negara tersebut.
Sejm, majelis rendah parlemen Polandia, menolak mosi tersebut dengan 242 suara berbanding 200 suara. Tidak ada anggota parlemen yang abstain dalam pemungutan suara setelah berlangsungnya perdebatan sengit mengenai pengelolaan ekonomi dan krisis konstitusional yang masih berlangsung.
Mengutip dari Anadolu, mosi tersebut diajukan kelompok parlemen oposisi Rozwoj Plus (Development Plus) yang dipimpin mantan Perdana Menteri Mateusz Morawiecki. Kelompok itu mengusulkan mantan Ketua Parlemen Marek Jurek sebagai kepala pemerintahan sementara.
Berdasarkan konstitusi Polandia, mosi tidak percaya konstruktif membutuhkan dukungan sedikitnya 231 anggota dari total 460 kursi Sejm. Mosi tersebut juga harus sekaligus menetapkan calon pengganti perdana menteri.
Pemungutan suara berlangsung setelah ketegangan selama beberapa pekan terkait Mahkamah Konstitusi. Dua kubu politik yang bersaing saling memperdebatkan legitimasi pengangkatan hakim dan kendali atas lembaga tersebut.
Morawiecki menuduh pemerintahan Tusk melemahkan lembaga-lembaga demokrasi, terutama melalui langkah-langkah terbaru terkait Mahkamah Konstitusi. Lembaga tersebut menjadi pusat perselisihan berkepanjangan mengenai pengangkatan hakim dan kendali politik.
Mantan perdana menteri itu berpendapat bahwa polemik seputar Mahkamah Konstitusi mengalihkan perhatian dari persoalan ekonomi dan sosial yang semakin meningkat.
Ia menyerukan diakhirinya dominasi politik dua blok utama yang saling bersaing di Polandia. Menurutnya, Jurek dapat memimpin pemerintahan transisi untuk meredakan ketegangan dan memulihkan stabilitas konstitusional.
Anggota parlemen dari koalisi pemerintahan menolak tuduhan tersebut. Mereka membela rekam jejak Tusk dalam pengelolaan ekonomi, investasi infrastruktur, dan belanja pertahanan.
Tusk menyebut inisiatif oposisi tersebut sebagai pertunjukan politik. Ia juga mengkritik pernyataan Morawiecki mengenai inflasi, supremasi hukum, dan integritas pemerintahan.
Pemerintahan Tusk mulai menjabat pada Desember 2023 dan kini tetap berkuasa menjelang pemilihan parlemen yang dijadwalkan berlangsung pada musim gugur 2027. Meski demikian, konflik konstitusional masih mendominasi dinamika politik Polandia.
Baca juga: PM Tusk Tuduh Oposisi dan Presiden Polandia Rusak Supremasi Hukum




