JAKARTA, KOMPAS.TV - Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali disiapkan pemerintah untuk membantu mempertahankan daya beli pekerja menjelang akhir 2026. Program ini menyasar pekerja yang memenuhi persyaratan dengan bantuan tunai untuk periode Oktober hingga Desember.
Setiap penerima yang memenuhi ketentuan direncanakan memperoleh Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Pembayarannya dilakukan sekaligus sehingga total bantuan yang diterima mencapai Rp900.000.
Rencana tersebut telah diumumkan pemerintah sejak akhir September. Aturan mengenai kriteria penerima juga sudah diterbitkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyediakan portal khusus agar masyarakat dapat memantau informasi program dan pengecekan calon penerima.
Meski sejumlah persiapan tersebut sudah berjalan, pekerja masih menunggu kepastian kapan bantuan masuk ke rekening.
Perhatian juga tertuju pada perkembangan proses administrasi dan mekanisme pembayaran yang sebelumnya disebut pemerintah akan diarahkan melalui rekening bank.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan penjelasan terbaru mengenai perkembangan tersebut, Sabtu (14/11/2026). Ia menyebut proses BSU masih berada dalam peninjauan administratif di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu saja," kata Yassierli dilansir dari Antara.
Dengan demikian, berdasarkan keterangan terakhir Menaker tersebut, BSU kuartal IV 2026 belum dicairkan dan belum ada tanggal pasti penyalurannya.
Yassierli juga meminta masyarakat hanya mengandalkan informasi dari kanal resmi Kemnaker untuk menghindari penipuan.
Baca Juga: Cara Cek BSU 2026 Sudah Cair atau Belum Melalui Laman Resmi Kemnaker
Cara Cek Status BSU Sudah Cair atau BelumUntuk mengetahui perkembangan program, masyarakat dapat mengakses portal resmi Kemnaker melalui alamat bsu.kemnaker.go.id.
Portal tersebut menyediakan informasi mengenai kriteria calon penerima dan fasilitas pengecekan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun, Kemnaker menyatakan mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 akan diumumkan secara resmi.
Sambil menunggu pengumuman tersebut, masyarakat dapat memantau portal dengan langkah berikut:
- Buka laman resmi bsu.kemnaker.go.id.
- Periksa bagian informasi pengecekan penerima BSU 2026.
- Pantau pengumuman mengenai mekanisme pemeriksaan status penerima.
- Apabila fasilitas pengecekan NIK sudah tersedia, ikuti petunjuk yang tercantum pada portal.
- Setelah penyaluran diumumkan, periksa rekening bank yang digunakan sesuai mekanisme pembayaran resmi.
Ada hal yang perlu dibedakan dalam proses tersebut. Kemudahan mengakses portal, pengisian data, atau pengkinian rekening tidak otomatis berarti seseorang telah ditetapkan sebagai penerima.
Begitu pula status calon penerima tidak bisa langsung diartikan bahwa dana sudah ditransfer.
Yassierli secara khusus mengingatkan masyarakat agar tidak mengikuti informasi pencairan yang tidak berasal dari pemerintah.
"Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi, jangan percaya dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya.
Dengan demikian, informasi resmi Kemnaker tetap menjadi rujukan untuk mengetahui kapan pengecekan penerima dibuka dan kapan penyaluran mulai dilakukan.
Baca Juga: Pengkinian Data BSU 2026 Berhasil, Ternyata Belum Tentu Dapat Rp900 Ribu
Syarat Pekerja yang Berhak Menerima BSUKetentuan penerima BSU 2026 diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Pekerja yang menjadi sasaran program harus memenuhi persyaratan berikut:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
- Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan atau sebesar ketentuan upah minimum yang berlaku.
- Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.
- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Untuk pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat dengan pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, daerah yang tidak memiliki UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan serupa.
Upah yang menjadi dasar penentuan penerima merupakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Komponennya terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.
Memenuhi kriteria tersebut tidak otomatis menjamin pekerja ditetapkan sebagai penerima. Data calon penerima berasal dari BPJS Ketenagakerjaan dan penetapannya mengikuti mekanisme serta ketentuan program.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Danang Suryo Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- bsu
- cair
- cara cek
- BSU sudah cair
- cara cek BSU
- cek penerima BSU





