Indonesia Luncurkan Tiga Proyek Karbon Biru di COP31, Garap 138 Ribu Hektare Mangrove dan Lamun untuk Atasi Perubahan Iklim

pantau.com
16 jam lalu
Cover Berita

Pantau - Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan tiga proyek karbon biru dengan total luas sekitar 138 ribu hektare di Kalimantan Utara, Pantai Utara Jawa, dan Belitung Timur dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, Selasa (17/11/2026).

Peluncuran tersebut melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem pesisir dan penanganan perubahan iklim.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menjelaskan bahwa ketiga proyek tersebut memiliki cakupan wilayah dan skema pengelolaan berbeda, termasuk dukungan pendanaan internasional untuk rehabilitasi mangrove.

Salah satu proyek terbesar berada di kawasan Pantai Utara Jawa dengan luas sekitar 81 ribu hektare, disusul Kalimantan Utara seluas 43 ribu hektare dan Belitung Timur sekitar 14 ribu hektare.

Proyek Karbon Biru Kalimantan Utara Dapat Pendanaan Rp4 Juta Dolar AS

Proyek karbon biru di Kalimantan Utara menjadi salah satu program yang mendapat dukungan pendanaan internasional melalui inisiatif Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) atau Mangrove untuk Ketahanan Pesisir.

Program tersebut memperoleh dukungan dari Bank Dunia dengan Denmark sebagai negara donor, dengan nilai pendanaan sekitar 4 juta dolar AS.

"Yang pertama di Kalimantan Utara, ini pendanaan dari M4CR, dari World Bank, donornya Denmark, dapat dana sekitar 4 juta (dolar AS). Ini sudah termasuk capacity building dan proyeknya sendiri dan lain sebagainya," kata Diaz.

Proyek di Kalimantan Utara mencakup kawasan mangrove seluas 43 ribu hektare yang dikelola dengan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Diaz memperkirakan proyek tersebut memiliki potensi kompensasi emisi karbon mencapai 5,5 juta ton setara karbon dioksida melalui skema sertifikasi Verra.

Potensi tersebut menjadi bagian dari pengembangan nilai ekonomi karbon melalui pengelolaan ekosistem mangrove yang mampu menyerap dan menyimpan karbon.

Pantai Utara Jawa dan Belitung Timur Jadi Lokasi Pengembangan Karbon Biru

Selain Kalimantan Utara, pemerintah juga mengembangkan dua proyek karbon biru lainnya yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Proyek pertama mencakup kawasan Pantai Utara Jawa dengan luas sekitar 81 ribu hektare, sedangkan proyek kedua berada di Belitung Timur dengan luas sekitar 14 ribu hektare.

Berbeda dengan proyek lainnya, pengembangan karbon biru di Belitung Timur tidak hanya berfokus pada ekosistem mangrove, tetapi juga mencakup kawasan padang lamun.

"Dan Belitung Timur ini bukan hanya mangrove, tapi juga mangrove dan padang lamun. Ini jadi sampel yang bagus sekali," kata Diaz.

Keterlibatan ekosistem mangrove dan padang lamun menjadi bagian dari pendekatan pengelolaan karbon biru yang memanfaatkan kemampuan ekosistem pesisir dalam menyimpan karbon.

Ketiga proyek tersebut memiliki total cakupan sekitar 138 ribu hektare yang tersebar di tiga kawasan pesisir Indonesia.

Hampir 50 Persen Nilai Ekonomi Karbon Biru Akan Kembali ke Masyarakat

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, mengatakan proyek M4CR di Kalimantan Utara sebenarnya telah berjalan sekitar tiga setengah tahun.

Saat ini, proyek tersebut sedang menjalani proses pendaftaran ke Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai bagian dari pengembangan mekanisme nilai ekonomi karbon.

Nani menegaskan bahwa pengelolaan mangrove tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lingkungan, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Jadi, memang awalnya kami menyadari bahwa mangrove sangat penting untuk Indonesia tapi yang paling penting adalah komunitas dan masyarakat di pesisir," katanya.

Menurut Nani, hampir 50 persen dari nilai ekonomi yang dihasilkan melalui proyek karbon biru direncanakan kembali kepada masyarakat.

Skema tersebut menempatkan masyarakat pesisir sebagai salah satu penerima manfaat ekonomi dari kegiatan pemulihan dan pengelolaan ekosistem mangrove.

Pemerintah Siapkan Aturan Perdagangan Karbon Biru

Pengembangan proyek karbon biru juga didukung regulasi yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon.

Peraturan tersebut menjadi landasan bagi pelaksanaan perdagangan karbon biru yang berkaitan dengan pemulihan dan pengelolaan ekosistem kelautan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menegaskan bahwa penyelenggaraan nilai ekonomi karbon harus mengutamakan pemulihan lingkungan dan kontribusi terhadap penanganan perubahan iklim.

"Penyelenggaraan nilai ekonomi karbon tujuan utamanya adl pengembalian ekosistem lingkungan, tujuan utamanya supaya bisa jadi solusi perubahan iklim. Benefit dr nilai karbon untuk menjadi motivasi untuk pemulihan tersebut," kata Koswara.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah menyediakan kerangka pengelolaan nilai ekonomi karbon untuk mendukung kegiatan pemulihan ekosistem pesisir.

Peluncuran tiga proyek karbon biru di COP31 sekaligus menandai pengembangan program pengelolaan mangrove dan padang lamun Indonesia dengan dukungan pendanaan, regulasi, serta keterlibatan masyarakat pesisir.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Tampil Menjanjikan di Debut Persebaya, Paulinus Apli Kapli Tak Ingin Cepat Puas
• 11 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Pemerintah Dukung RUU Perampasan Aset, Ini 6 Poin Utamanya
• 9 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Detik-Detik Motor Oleng Hantam Pohon di Tuban Terekam CCTV, Pengendara Tewas
• 17 jam lalurctiplus.com
thumb
Dokter Sorot Ancaman Kesehatan Mental dan Reproduksi di Tengah Pergaulan Remaja
• 2 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Hasil dan Klasemen Akhir UEFA Nations League: Norwegia ke Perempat Final Usai Tekuk Denmark
• 10 jam lalurepublika.co.id
Berhasil disimpan.