Bedah Editorial MI: Percepat UU Penyadapan

metrotvnews.com
1 jam lalu
Cover Berita

KASUS dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri semestinya menjadi momentum untuk mempercepat pengesahan RUU Penyadapan. Ironisnya, justru karena negara terlalu lama membiarkan kekosongan aturan yang komprehensif, praktik penyadapan berpotensi menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.

Mahkamah Konstitusi (MK) sesungguhnya telah mengamanatkan pengaturan penyadapan melalui undang-undang sejak 2010, lewat Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010. Namun, DPR baru memasukkan RUU Penyadapan ke Program Legislasi Nasional pada 2018. Setelah itu, pembahasannya berjalan tersendat.

Padahal, alarm bahaya sudah berulang kali berbunyi. Pada 2017, dugaan penyadapan percakapan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ma'ruf Amin mencuat dalam persidangan kasus Ahok. Kini, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali memperlihatkan betapa rentannya komunikasi pejabat negara.

Yang terungkap boleh jadi baru puncak gunung es. Jika komunikasi presiden saja bisa menjadi sasaran, bagaimana nasib rakyat biasa? Apalagi, kewenangan atau kemampuan penyadapan dimiliki sejumlah institusi penegak hukum dan intelijen.

Karena itu, RUU Penyadapan tidak boleh sekadar menjadi tameng bagi penguasa. Undang-undang tersebut harus menjamin perlindungan hak privasi seluruh warga negara. Kepentingan keamanan nasional tidak boleh dipertentangkan dengan hak asasi manusia. Keduanya justru harus berjalan beriringan.

Kita menyambut dimulainya kembali pembahasan RUU Penyadapan di Komisi III DPR, Senin (16/11). Namun, pembahasan itu mesti menghasilkan aturan yang tegas, terperinci, dan menutup peluang penyalahgunaan kewenangan.

Usulan Polri mengenai enam mekanisme pencegahan penyalahgunaan penyadapan masih menyisakan persoalan. Pembatasan sasaran penyadapan pada gangguan keamanan dalam negeri dan kejahatan berancaman tinggi, misalnya, berpotensi melahirkan tafsir subjektif.

Tanpa definisi yang ketat, rumusan tersebut bisa berubah menjadi pasal karet. Atas nama keamanan, siapa pun berisiko dijadikan sasaran penyadapan.

Karena itulah, kita mendesak agar setiap tindakan penyadapan tunduk pada persyaratan hukum yang jelas, termasuk mekanisme izin pengadilan dan pengecualian sangat terbatas yang diawasi secara ketat. Tidak boleh ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.

RUU tersebut juga wajib mengatur perlindungan data pribadi, pembatasan penggunaan hasil penyadapan, pengawasan independen, serta audit berkala terhadap seluruh institusi yang berwenang melakukan penyadapan. Pelanggaran harus disertai sanksi tegas dan mekanisme pemulihan hak korban.

Pengalaman menunjukkan, prosedur internal saja tidak cukup membendung penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa kontrol eksternal, kewenangan penyadapan mudah dibajak untuk kepentingan politik ataupun pribadi.

Sudah terlalu lama negara menunda hadirnya payung hukum yang kokoh. DPR dan pemerintah tidak boleh kembali berlindung di balik kerumitan pembahasan.

Percepat pengesahan UU Penyadapan. Namun, pastikan undang-undang itu melindungi negara tanpa mengorbankan kebebasan, keadilan, dan hak konstitusional rakyat.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Polri Pastikan Mantan Kapolri LSP Jalani Sidang Etik Pekan Depan Terkait Dugaan Penyadapan Ilegal
• 16 jam lalupantau.com
thumb
Pimpinan DPR Tegaskan Ijazah Legislator Terbuka dan Bisa Dilihat di KPU
• 20 jam laludetik.com
thumb
Wali Kota Bekasi Tak Penuhi Panggilan Kejagung, Minta Diundur Jadi Pekan Depan
• 21 jam lalukumparan.com
thumb
Ruben Onsu Dilaporkan Kasus Pencemaran Nama Baik, Ini Kronologinya
• 22 jam lalucumicumi.com
thumb
Dramatis! Norwegia Lolos ke Perempat Final UEFA Nations League, Haaland Bungkam Denmark Lewat Comeback 3-2
• 4 jam laluharianfajar
Berhasil disimpan.