Tersangka Korupsi Kementerian ATR/BPN Beri Uang Rp70 M Buat Muktamar NU, Klaim Salah Tangkap

viva.co.id
18 menit lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berinisial FEF alias FA mengeklaim memberikan uang hingga Rp70 miliar untuk Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).

Oleh sebab itu, FEF mengatakan dia tidak seharusnya ditangkap dan ditetapkan KPK sebagai salah satu tersangka kasus tersebut.

Baca Juga :
KPK Dalami Proyek Satpol PP hingga 16 Dinas di Pemkab Klaten, Khususnya Hasil Tambang Galian C
Kata Raffi Ahmad, KPK Pernah Bilang Pejabat Publik Terima Kerja Sama Sebagai Pekerja Seni Tak Langgar Aturan

"KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama," kata FEF seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Rabu (18/11/2026).

Sebelumnya, FEF juga mengaku diminta Rp100 miliar oleh AS, yang kemudian juga ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus tersebut.

"AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU," kata FEF seusai menjalani pemeriksaan pada Selasa (10/11).

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, dan RP selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.

Tersangka lain adalah mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta pihak swasta bernama E dan MF.

Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah ruangan L, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN VEJ, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN A, serta ruangan direktorat terkait kasus tersebut.

Pada 18 September 2026, KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan dengan menggeledah kantor Summarecon di Jakarta, dan rumah L di Bekasi. KPK pada 21 September 2026 menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.

Baca Juga :
KPK Beberkan Cara Tersangka Korupsi Dana BNPB Raup Uang, Modusnya Bikin Geleng Kepala
Jasa Influencer Rp14,7 M Disorot, KPK Persilakan Masyarakat Melapor
Gandeng KPK, Telkom Siapkan 49 Penggerak Integritas untuk Perkuat Budaya Antikorupsi

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kickoff Maganghub Batch 3A: Ini Kata-Kata Menaker Buat 55.364 Peserta
• 20 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Rupiah Menguat ke Rp18.256 per Dolar AS, Investor Tunggu BI
• 15 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Masuk Bursa Calon Wapres Pengganti Gibran, Menko Yusril Buka Suara
• 15 jam laluidxchannel.com
thumb
Banjir Terjang 6 Kabupaten/Kota di Aceh, Infrastruktur Rusak dan Akses Warga Terputus | SAPA MALAM
• 13 jam lalukompas.tv
thumb
Tiga Pohon Tabebuya Sudah Ditanam, Imbas Polemik Penebangan Mahoni depan Superindo
• 23 jam lalueranasional.com
Berhasil disimpan.