2 Perwira Polri Dipecat dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Keduanya Ajukan Banding

wartaekonomi.co.id
15 jam lalu
Cover Berita
Warta Ekonomi, Jakarta -

Irjen Eko Hadi Santoso mengajukan banding setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh Polri. Perwira tinggi tersebut dipecat karena dinilai melakukan perbuatan tercela terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengajuan banding merupakan hak yang diatur dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026. Polri selanjutnya akan membentuk komisi banding untuk memeriksa permohonan tersebut.

"Sebagaimana Pasal 69 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri, ini menyangkut juga masuk pada mekanisme banding dan nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut," kata Trunoyudo dalam jumpa pers di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Menurut Trunoyudo, hasil pemeriksaan di tingkat banding nantinya akan menentukan kelanjutan sanksi terhadap Eko. Polri akan menyampaikan keputusan komisi banding setelah seluruh proses selesai.

"Perkembangan terkait dengan permohonan banding keduanya tentu nanti akan diputuskan melalui komisi banding, bagaimana mekanismenya aturannya, tetapi hasil putusannya kita tunggu akan kita sampaikan lebih lanjut," ucap dia.

Meski mengajukan banding, Eko saat ini telah kembali menjalani penahanan di Mako Brimob. Trunoyudo menegaskan sanksi administratif berupa PTDH telah dijatuhkan, sementara proses pidana yang ditangani Bareskrim tetap berjalan.

"Kemudian betul tadi dengan putusan secara salah satunya adalah sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yakni yang dipidana oleh Bareskrim," ujarnya.

Sebelumnya, Polri juga menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Ahrie Sonta dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada 10 November 2026. Ahrie dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota kepolisian.

"Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir seusai sidang etik.

Baca Juga: Kapolri dan Kepala Bakom Bahas Program Prioritas Prabowo hingga Kasus Dugaan Penyadapan

"Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," imbuhnya.

Seperti Eko, Ahrie juga mengajukan banding atas keputusan pemecatan tersebut. Dengan demikian, kedua anggota Polri itu sama-sama menempuh upaya hukum internal untuk mempersoalkan putusan sidang etik yang telah dijatuhkan.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
SMAN 1 Sidayu Gresik Terbakar Selasa Malam, Lab Komputer di Lantai 2 Terdampak
• 18 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Sejarah Penetapan Badak Jawa sebagai Hewan Dilindungi
• 15 jam lalukompas.tv
thumb
Listrik di Bandara Ngurah Rai Sempat Padam 1 Jam, Bikin 4 Penerbangan Delay
• 2 jam lalukumparan.com
thumb
Pemandangan Unik, Ribuan KPM PKH di Brebes Pakai Toga Ikuti Wisuda Graduasi Mandiri
• 15 jam lalujpnn.com
thumb
7 Tanaman yang Bisa Tumbuh Tanpa Sinar Matahari
• 11 jam lalubeautynesia.id
Berhasil disimpan.