Pantau - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa perlindungan ketenagakerjaan harus diberikan sejak seseorang mencari pekerjaan, menjalani hubungan kerja, hingga berakhirnya masa kerja sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Ketentuan tersebut mencakup pencegahan penipuan lowongan kerja, penerapan rekrutmen yang adil, serta pengaturan program pemagangan agar tidak disalahgunakan perusahaan.
Afriansyah menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan bersama jajaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, perlindungan tenaga kerja tidak boleh hanya diberikan kepada masyarakat yang telah memiliki hubungan kerja dengan perusahaan.
“Pelindungan tidak baru dimulai ketika seseorang telah menjadi pekerja, tetapi harus dimulai sejak seseorang mencari pekerjaan,” ujar Afriansyah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pemerintah Wajibkan Pelaporan Lowongan Kerja untuk Cegah PenipuanAfriansyah menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 memberikan perhatian terhadap perlindungan masyarakat sebelum memasuki dunia kerja.
Pada tahap tersebut, pemerintah mewajibkan penyediaan informasi dan pelaporan lowongan pekerjaan untuk meningkatkan transparansi proses rekrutmen.
Ketentuan tersebut bertujuan mencegah praktik percaloan tenaga kerja, penipuan terhadap pencari kerja, serta penyebaran informasi lowongan pekerjaan fiktif.
Melalui pengaturan tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh informasi pekerjaan yang jelas sebelum mengikuti proses seleksi.
Pemerintah juga menekankan pentingnya proses penempatan tenaga kerja yang berlangsung secara adil, objektif, dan transparan.
Selain itu, pelaksanaan rekrutmen harus bebas dari praktik diskriminasi yang dapat menghambat kesempatan masyarakat memperoleh pekerjaan.
Rekrutmen Harus Adil bagi Penyandang Disabilitas dan Kelompok RentanWamenaker menegaskan bahwa kesempatan memasuki dunia kerja harus terbuka bagi seluruh kelompok masyarakat.
Undang-undang tersebut memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal.
Ketentuan ini diarahkan untuk memastikan proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja tidak mengabaikan kelompok yang menghadapi hambatan dalam mengakses pekerjaan.
Perusahaan dan pihak yang terlibat dalam proses penempatan tenaga kerja diharapkan menerapkan prinsip objektivitas dan kesetaraan kesempatan.
Dengan demikian, proses seleksi tenaga kerja tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan perusahaan, tetapi juga memenuhi ketentuan perlindungan ketenagakerjaan.
Program Magang Dibatasi Maksimal Enam BulanSelain mengatur proses pencarian kerja, pemerintah menetapkan ketentuan mengenai penyelenggaraan program pemagangan.
Afriansyah menjelaskan bahwa pengaturan tersebut bertujuan memastikan kegiatan magang berjalan sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan oleh perusahaan.
Salah satu ketentuan yang diatur adalah batas maksimal pelaksanaan pemagangan selama enam bulan.
Pemerintah juga mengatur kejelasan status peserta magang agar hak dan kewajiban selama mengikuti program dapat diketahui sejak awal.
Selain itu, peserta magang berhak mendapatkan uang saku dan sertifikat sesuai ketentuan penyelenggaraan program.
Pengaturan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian bagi peserta yang mengikuti kegiatan pemagangan sebelum memasuki dunia kerja.
Peserta Magang Mendapat Perlindungan K3 dan Jaminan SosialUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi peserta pemagangan.
Perusahaan penyelenggara magang harus memperhatikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 selama kegiatan berlangsung.
Selain itu, peserta magang harus mendapatkan perlindungan melalui kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Ketentuan tersebut dimaksudkan agar peserta magang memperoleh perlindungan terhadap risiko yang dapat terjadi selama menjalankan kegiatan di lingkungan kerja.
Pemerintah menekankan bahwa pemagangan harus menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan keterampilan, bukan kegiatan yang mengabaikan hak peserta.
Melalui sosialisasi bersama PTPN IV, Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan pentingnya penerapan ketentuan perlindungan ketenagakerjaan sejak proses pencarian kerja hingga berakhirnya hubungan kerja.




