Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa belasan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Jawa Tengah, pada Selasa, 17 November 2026. Mereka diperiksa terkait dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
“Para saksi didalami soal pekerjaan-pekerjaan atau proyek yang dilakukan di dinas-dinas yang bersangkutan,” ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo, dilansir dari Antara, Rabu, 18 November 2026.
Baca Juga :
KPK Periksa Eks Kepala BNPB terkait Korupsi Dana Bencana Pekan Lalu“Baik yang diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa ataupun yang diduga terkait dengan upah pungut yang dilakukan oleh dinas terkait, termasuk juga dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati dari hasil tambang, khususnya galian C,” ujar Budi.
Belasan saksi yang diperiksa meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Klaten S, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Klaten MAS, Kepala Dinas Pendidikan Klaten ASP, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Klaten MN, dan Kepala Dinas Kesehatan Klaten AB.
Selain itu, penyidik memeriksa Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Klaten TW, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Klaten S, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Klaten PEH, serta Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Klaten AW.
Gedung Merah Putih KPK. Foto: dok. KPK.
Pemeriksaan juga memeriksa Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Klaten LRD, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Klaten PAW, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Klaten AP, dan Kepala Dinas Perhubungan Klaten SP. Berikutnya adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Klaten IK, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PW, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Klaten AM.
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjaring Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah, serta 21 orang lainnya pada 15 Oktober 2026. Sehari berselang, KPK menetapkan Hamenang, Ahmad Luthfi, dan pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative Muhammad Amin Wahyu Utomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Pemkab Klaten Tahun Anggaran 2025–2026.
Dalam penyidikan perkara ini, KPK memetakan lima klaster dugaan tindak pidana korupsi yang mencakup suap pengondisian audit BPK, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan tambang galian C. Dua klaster lainnya berkaitan dengan dugaan setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan setoran terkait upah pungut.




