Pantau - Pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi terhadap delapan perusahaan konstruksi Israel yang terlibat dalam perluasan permukiman ilegal di wilayah Tepi Barat, Palestina, sebagai respons atas meningkatnya aktivitas pembangunan permukiman di wilayah pendudukan tersebut.
Kementerian Luar Negeri Inggris mengumumkan kebijakan tersebut pada Selasa (17/11/2026), sekaligus memberlakukan pembatasan terhadap kelompok aktivis Israel, Tzav 9, yang menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Pemerintah Inggris menyatakan bahwa sanksi tersebut merupakan tanggapan terhadap perluasan permukiman yang terus berlangsung meskipun mendapat penolakan internasional.
"Inggris menjatuhkan sanksi baru terhadap sejumlah perusahaan yang terlibat dalam perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Inggris.
Inggris Sanksi Delapan Perusahaan Konstruksi IsraelKementerian Luar Negeri Inggris menyebut delapan perusahaan konstruksi Israel menjadi sasaran sanksi karena keterlibatan mereka dalam perluasan permukiman di Tepi Barat.
London menilai pembangunan permukiman tersebut terus meningkat dan mendapat dukungan dari pemerintah Israel.
"Paket sanksi ini diumumkan sebagai tanggapan atas situasi perluasan permukiman yang terus meningkat dengan cepat. Pemerintah Israel tidak hanya menolak untuk menghentikannya, tetapi juga memfasilitasi dan mendorong kegiatan tersebut," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Inggris.
Pemerintah Inggris juga menyoroti peningkatan jumlah persetujuan pembangunan permukiman selama masa pemerintahan Israel saat ini.
"Jumlah permukiman yang disetujui selama empat tahun pemerintahan Israel saat ini lebih banyak dibandingkan dalam 20 tahun sebelumnya," jelas pernyataan tersebut.
Pernyataan itu menjadi dasar penjelasan pemerintah Inggris mengenai alasan pemberlakuan sanksi terbaru terhadap perusahaan-perusahaan Israel.
Kelompok Tzav 9 Ikut Dikenai PembatasanSelain delapan perusahaan konstruksi, Inggris memberlakukan pembatasan terhadap kelompok aktivis Israel bernama Tzav 9.
Kelompok tersebut menjadi sasaran kebijakan Inggris karena aktivitasnya menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan menuju Jalur Gaza.
Pembatasan terhadap Tzav 9 diumumkan dalam paket kebijakan yang sama dengan sanksi terhadap perusahaan konstruksi Israel.
Langkah tersebut memperluas sasaran kebijakan Inggris dari kegiatan pembangunan permukiman di Tepi Barat hingga tindakan yang menghambat distribusi bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Inggris Sebelumnya Larang Perdagangan dengan Pemukim di Tepi BaratSanksi terbaru tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan Inggris terhadap aktivitas permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
Pada September 2026, pemerintah Inggris telah memberlakukan larangan perdagangan dengan para pemukim Yahudi di Tepi Barat.
London juga menyatakan akan menindak perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di permukiman tersebut.
Selain itu, Inggris berencana melarang iklan barang dan jasa yang berkaitan dengan aktivitas permukiman di wilayah pendudukan.
Namun, pembatasan perdagangan tersebut tidak berlaku terhadap kegiatan perdagangan dengan Israel di dalam wilayah yang diakui secara internasional.
Kebijakan itu menunjukkan bahwa pembatasan Inggris ditujukan secara khusus terhadap aktivitas yang berkaitan dengan permukiman di wilayah pendudukan.
Israel Balas Kebijakan Inggris dengan Penutupan KonsulatPemerintah Israel sebelumnya merespons kebijakan perdagangan Inggris dengan memerintahkan penutupan Konsulat Jenderal Inggris di Yerusalem Timur.
Keputusan tersebut diambil setelah London mengumumkan pembatasan perdagangan terhadap para pemukim Israel di Tepi Barat pada September 2026.
Hubungan kedua negara menghadapi ketegangan terkait kebijakan Inggris terhadap aktivitas permukiman di wilayah Palestina.
Sementara itu, pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki dilaporkan meningkat sejak pecahnya perang di Jalur Gaza pada 2023.
Pihak Palestina memandang pembangunan permukiman tersebut sebagai bagian dari kebijakan Israel untuk memperkuat penguasaan atas tanah Palestina.
Pemerintah Inggris kini memperluas langkah pembatasannya dengan menjatuhkan sanksi terhadap delapan perusahaan konstruksi Israel serta kelompok Tzav 9.




