UU Ketenagakerjaan Jamin Pelindungan Sejak Tahap Mencari Kerja

metrotvnews.com
15 jam lalu
Cover Berita

Jakarta: Pemerintah memastikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mencakup perlindungan menyeluruh di seluruh fase perjalanan karier seseorang. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan cakupan regulasi baru ini berlaku mulai dari proses mencari pekerjaan, menjalani hubungan kerja, hingga berakhirnya masa kerja.

“Pelindungan tidak baru dimulai ketika seseorang telah menjadi pekerja, tetapi harus dimulai sejak seseorang mencari pekerjaan,” ujar Afriansyah dikutip dari Antara, Rabu, 18 November 2026.

Baca Juga :

55.364 Lulusan Perguruan Tinggi Ikuti Program MagangHub Batch 3A
Ia menjelaskan pada fase sebelum bekerja, pemerintah mewajibkan penyediaan informasi serta pelaporan lowongan kerja guna mencegah praktik percaloan, penipuan, maupun penyebaran lowongan fiktif. Proses penempatan tenaga kerja juga wajib berjalan secara adil, objektif, transparan, bebas diskriminasi, serta memberikan kesempatan setara bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan warga di daerah tertinggal.

Selain rekrutmen, regulasi ini memperketat penyelenggaraan pemagangan melalui penetapan durasi maksimal enam bulan, kejelasan status peserta, pemberian uang saku, penerbitan sertifikat, serta jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Langkah tersebut dirancang agar program magang murni menjadi wadah peningkatan kompetensi dan tidak disalahgunakan untuk menggantikan pekerja tetap.

“Perusahaan harus memastikan pemagangan menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kompetensi, bukan justru dimanfaatkan untuk menggantikan tenaga kerja,” kata Afriansyah.

Memasuki fase hubungan kerja, fokus kebijakan diarahkan pada kepastian status, pemenuhan hak, serta kesejahteraan pekerja dengan menempatkan penerapan K3 sebagai hak fundamental yang melampaui sekadar syarat administratif. Sementara ketika masa kerja berakhir, negara tetap menjamin pemenuhan hak ganti kerugian dan akses jaminan sosial bagi para pekerja.

“Keselamatan dan kesehatan pekerja harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas usaha. Karena itu, perusahaan wajib menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat,” ujar Afriansyah.


Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor. Foto: Antara. 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menjelaskan bahwa UU Nomor 27 Tahun 2026 menggantikan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan tetap mempertahankan kebijakan yang dinilai efektif. Kebijakan lanjutan tersebut meliputi pemberian uang kompensasi satu bulan upah bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) saat kontrak berakhir serta keberlanjutan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Undang-undang ini mengatur pelindungan secara menyeluruh, mulai dari sebelum bekerja, saat bekerja, hingga setelah selesai bekerja, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha,” tutur Indah.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Intip Potret Pre-Debut Rada A2O LITE yang Mencuri Perhatian
• 7 jam lalubeautynesia.id
thumb
Imigrasi Ngurah Rai Deportasi 18 WNA dalam Sepekan: Penyalahgunaan Izin Tinggal hingga Prostitusi
• 5 jam lalukumparan.com
thumb
Kronologi Bayi 5 Bulan Jadi Korban Sabetan Selang Demi Eksistensi Geng di Sragen, Pelaku Masih 16 Tahun
• 6 jam lalugrid.id
thumb
Ajak Tahanan Makan di Restoran, Anggota Satresnarkoba Polres Asahan Diperiksa
• 18 jam lalutvonenews.com
thumb
Kemhan Benarkan Hibah Pesawat Kepresidenan A340-500 dari Turki, Bagian dari Pengadaan Alutsista
• 13 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.