Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan jumlah perusahaan asuransi syariah yang berdiri secara mandiri atau full-fledged akan bertambah sekitar 20 perusahaan pada awal 2027, sehingga total perusahaan asuransi syariah di Indonesia diproyeksikan mencapai 38 perusahaan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, penambahan tersebut sejalan dengan kewajiban pemisahan unit usaha syariah atau spin-off dari perusahaan asuransi induknya.
“Jadi nanti di awal 2027 akan bertambah kira-kira 20 perusahaan asuransi syariah baru, sehingga nanti 2027 akan ada total 38 perusahaan asuransi full-fledged syariah,” ungkap Ogi dalam sesi Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK dengan Wartawan Media Massa di Bali, Selasa (17/11).
Ia menegaskan perusahaan asuransi yang masih memiliki unit usaha syariah wajib melakukan pemisahan pada akhir 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.
“Itu wajib harus spin-off paling lambat Desember 2026 ini,” pungkasnya.
Kebijakan spin-off merupakan bagian dari reformasi struktural sektor perasuransian yang didorong OJK. Selain pemisahan unit usaha syariah, reformasi mencakup penguatan permodalan dan solvabilitas, tata kelola dan manajemen risiko, perlindungan konsumen, juga integritas dan kepercayaan masyarakat.
OJK juga memasukkan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 sebagai salah satu agenda pembenahan industri asuransi.





