JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian ESDM angkat bicara mengenai penetapan wilayah pertambangan di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan penetapan tersebut bukan berarti pemerintah mengeluarkan izin tambang di Ujung Kulon. Ia pun menyatakan penetapan wilayah pertambangan ini tidak mencakup kawasan taman nasional.
Dwi Anggia mengatakan, area yang diatur sebagai wilayah pertambangan adalah sebagian perairan di sekitar TNUK. Menurutnya, penetapan ini pun telah diproses sejak 2013.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," kata Dwi Anggia di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Baca Juga: Anggota Komisi IV Minta Pemerintah Pertahankan Badak Jawa di Ujung Kulon, Singgung Kematian Musofa
Jubir ESDM itu menjelaskan, penetapan wilayah pertambangan bermula dari usulan Pemprov Banten pada 2014. Usulan ini disebutnya dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Pemprov Banten disebutnya kembali mengusulkan perairan sekitar TNUK pada November 2015 dan disetujui ESDM sehingga area tersebut ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Usulan WUP di perairan sektiar TNUK termuat dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali dan ditetapkan kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Dwi Anggia mengatakan, Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 yang viral di media sosial sebatas mengulangi penetapan di Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 dan memperbaiki sebagian ketentuan.
Perairan sekitar TNUK disebutnya ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan karena memiliki potensi mineral pembawa. Secara teknis, potensi itu disebutnya sesuai kritera penetapan WUP.
Kendati demikian, Dwi Anggia menegaskan pihaknya belum pernah mengeluarkan izin tambang di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon.
Ia pun menegaskan penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengganggu status konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon.
"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," kata Dwi Anggia dalam siaran pers Kementerian ESDM.
Baca Juga: Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo Berisiko Ubah Pola Adaptasi, Ini Penjelasan Pakar IPB
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- tambang di ujung kulon
- wilayah usaha pertambang
- ujung kulon ditetapkan tambang
- kementerian esdm
- badak jawa
- taman nasional ujung kulon





