Jakarta, ERANASIONAL.COM – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggeledah kediaman milik Irjen Eko Hadi Santoso yang berlokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11) malam.
Tindakan hukum ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, membenarkan adanya upaya paksa tersebut saat dihubungi pada Rabu (18/11).
“Penggeledahan dan olah TKP terkait rumah posko yang digunakan oleh EH,” ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Rabu (18/11).
Meski membenarkan lokasi yang digeledah berperan sebagai posko, Susatyo belum bersedia membeberkan daftar barang bukti yang berhasil diamankan tim penyidik.
“Untuk perkembangan akan disampaikan saat konferensi pers lengkap,” pungkasnya.
Pengembangan Kasus Penyadapan IlegalPenggeledahan ini merupakan rangkaian lanjutan setelah Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menaikkan status perkara dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan.
Sebelumnya, penyidik telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keempatnya adalah eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Berdasarkan temuan awal kepolisian, target penyadapan ilegal yang diduga dilakukan oleh Listyo dan jajarannya tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga meluas ke sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, awak media, hingga tokoh masyarakat.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Saat ini, tiga dari empat tersangka telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, kecuali Slamet Uliandi.
Sementara itu, Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah dijatuhi sanksi internal berupa Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri. []





