HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, mengaku menyetor Rp70 miliar untuk membiayai penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).
Fahd menyebut uang tersebut diberikan khusus untuk kepentingan organisasi NU dan bukan bagian dari praktik korupsi yang kini menjeratnya sebagai tersangka.
Politikus Partai Golkar itu bahkan menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah keliru menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026) malam.
Pengakuan Fahd mengenai dana Muktamar NU itu berkaitan dengan keterangannya soal permintaan uang Rp100 miliar yang disebut pernah diajukan mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, yang juga menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
Fahd mengungkapkan, dirinya sempat menolak permintaan Arif sejak 25 Agustus hingga 26 Agustus sebelum akhirnya bersedia memberikan dana yang diklaim sebagai pinjaman atau talangan untuk kegiatan Muktamar NU.
“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” ujar Fahd seusai menjalani pemeriksaan pada Selasa (10/11/2026).
Bantahan Gus Ipul
Pernyataan Fahd tersebut langsung mendapat bantahan dari Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang menegaskan tidak ada hubungan antara penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU dan penggunaan uang hasil korupsi.
Gus Ipul menilai klaim pihak yang mengatasnamakan NU untuk menghimpun dana tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan organisasi, terlebih jika sumber uang tersebut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
“Sekali lagi saya tegaskan tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi. Jika ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan NU untuk mencari dana apalagi itu hasil korupsi itu sesungguhnya sama sekali tidak ada urusannya dengan NU,” kata Gus Ipul kepada NU Online di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Ia meminta pihak yang menyampaikan tudingan tersebut menunjukkan bukti konkret agar pernyataannya tidak berkembang menjadi opini yang merugikan nama baik organisasi.
Menurut Gus Ipul, tuduhan mengenai aliran dana korupsi ke kegiatan Muktamar NU tanpa disertai bukti dapat mencemarkan reputasi PBNU dan merugikan jam’iyyah.
“Jadi, sekali lagi ini jangan membuat opini, membuat pernyataan yang terkesan ada uang hasil korupsi yang mengalir dalam kaitan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-35. Ini sungguh merugikan organisasi, mencemarkan nama baik jam’iyyah,” tegasnya.
Meski membantah keterkaitan tersebut, Gus Ipul memastikan PBNU akan mencermati perkembangan kasus, termasuk bukti-bukti yang mungkin muncul dalam proses persidangan mendatang.
Ia menegaskan, apabila nantinya terbukti ada uang hasil korupsi yang mengalir untuk membiayai Muktamar NU, pihak yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Apakah benar ada uang hasil korupsi yang mengalir ke Muktamar Nahdlatul Ulama. Jika benar maka pihak-pihak yang melakukan itu harus bertanggung jawab sepenuhnya,” tegasnya.
Gus Ipul kembali memastikan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU tidak memiliki kaitan dengan pemanfaatan uang hasil tindak pidana korupsi.
“Sebagai bagian dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sekali lagi saya memastikan, sekali lagi, tidak ada kaitannya uang hasil korupsi dengan muktamar yang lalu,” terangnya.
Awal Mula Kasus
Kasus dugaan korupsi yang menjerat Fahd bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 14 September 2026.
Operasi tersebut dilakukan dalam penyidikan dugaan korupsi terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK mengumumkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap yang berasal dari unsur Kementerian ATR/BPN, PT Summarecon Agung Tbk, pihak swasta, dan kalangan politik.
Mereka terdiri atas Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitoyo Adhi.
KPK turut menetapkan Rizal Pahlevi sebagai pihak yang diduga menjadi perantara dari Summarecon, kemudian mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq.
Dua tersangka lainnya adalah pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. (*)





