Jakarta, ERANASIONAL.COM – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap temuan baru terkait adanya kediaman khusus milik Irjen Eko Hadi Santoso yang difungsikan sebagai pos komando (posko) dalam perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan bahwa lokasi posko tersebut terletak di wilayah Cipete, Jakarta Selatan.
“Rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai Posko (makar) oleh EH,” kata Susatyo melalui keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (18/11).
Lebih lanjut, Susatyo menuturkan bahwa tim penyidik telah melakukan upaya paksa berupa penggeledahan sekaligus olah tempat kejadian perkara (TKP) di bangunan tersebut pada Selasa (17/11) malam.
Meski begitu, pihak kepolisian masih menutup rapat informasi mengenai temuan barang bukti yang berhasil diamankan dari lokasi penggeledahan.
“Untuk perkembangan akan disampaikan saat press conference lengkap,” tutupnya.
Sebagai informasi, Bareskrim Polri sebelumnya telah menjerat empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Keempat tersangka itu meliputi mantan Kapolri yang juga menjabat Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan sangkaan berlapis, yakni Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dari keempat nama tersebut, tiga tersangka sudah mendekam di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, kecuali Slamet Uliandi.
Berdasarkan hasil penyelidikan awal kepolisian, aksi penyadapan yang dilakukan Listyo bersama jajarannya ini tidak hanya menargetkan Presiden Prabowo.
Sejumlah pihak lain turut menjadi korban, mulai dari jajaran menteri, politisi, kalangan pengusaha, awak media, hingga tokoh masyarakat.
Seiring berjalannya proses hukum, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pun resmi menaikkan status dugaan tindak pidana makar dalam perkara ini ke tahap penyidikan.
Di sisi lain, dua tersangka yakni Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah menerima sanksi etik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri. []





