Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. RUU tersebut selanjutnya akan dibahas dalam rapat kerja untuk pengambilan keputusan tingkat pertama.
Wakil Ketua Panja Komisi III DPR Soedeson Tandra mengatakan timus dan limsin telah menyelesaikan tugas merumuskan hasil pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perampasan Aset. Dalam prosesnya, timus dan timsin turut melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter).
"Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan," kata Soedeson Tandra dalam rapat Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Soedeson mengatakan timus dan timsin juga telah menyisir sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, hingga bagian penjelasan. Hal itu, kata dia, dilakukan agar tak ada pertentangan atau perbedaan penafsiran antara satu pasal dengan pasal lainnya.
"Timus dan timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan tingkat Panja," ujarnya.
Soedeson mengatakan nomenklatur RUU tersebut telah disepakati menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya sesuai hasil pembahasan.
"RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana yang kini telah berubah menjadi RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya sesuai hasil pembahasan," katanya.
"Selanjutnya kami serahkan laporan ini kepada panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama," sambung dia.
(amw/rfs)





