DKPP Gelar Sidang Etik Anggota KPU dan Bawaslu Terkait Pencalonan Gibran Pekan Depan

kumparan.com
14 jam lalu
Cover Berita

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang etik terhadap anggota KPU dan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran etik dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada Pilpres 2024.

“Kemungkinan dijadwalkan pekan depan. Kepastian besok, kami akan rilis,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat dihubungi, Rabu (18/11).

Heddy membenarkan bahwa pihak yang akan menjalani sidang etik merupakan anggota KPU dan Bawaslu.

“Anggota KPU dan Bawaslu,” ujarnya.

KPU dan Bawaslu Dilaporkan ke DKPP

Sebelumnya, Lembaga Themis Indonesia melaporkan seluruh komisioner KPU dan Bawaslu ke DKPP. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pencalonan Gibran sebagai cawapres pada Pilpres 2024, khususnya terkait persyaratan pendidikan.

Advokat Themis Indonesia, Ibnu Syamsu Hidayat, mengatakan pihaknya mempersoalkan sejumlah tindakan KPU dan Bawaslu, termasuk proses penerbitan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

“Pada siang hari ini kami ke DKPP untuk melakukan proses pengaduan terkait dengan beberapa tindakan yang dilakukan oleh KPU RI dan Bawaslu RI terkait dengan proses penerbitan PKPU pencalonan presiden dan wakil presiden,” kata Ibnu kepada wartawan, Jumat (9/10).

Ibnu menilai terdapat perbedaan antara ketentuan dalam PKPU yang diterbitkan dengan materi yang dibahas dalam uji publik dan rapat dengar pendapat (RDP). Ia juga menyoroti ketentuan yang menurutnya muncul dalam proses harmonisasi.

“Bahkan pasal yang diselundupkan, pasal yang terkait dengan proses pencalonan itu juga tidak ada dalam proses uji publik, dan kemudian juga tidak ada dalam proses RDP, tetapi dalam proses harmonisasi itu juga tiba-tiba ada,” ujarnya.

Selain persoalan penerbitan PKPU, Themis juga mempersoalkan dugaan KPU tidak melakukan verifikasi langsung terhadap dokumen kesetaraan pendidikan Gibran.

Advokat Themis Indonesia, Luthfi Nabila Ailen, mengatakan pihaknya menyoroti alasan KPU yang disebut tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut karena tidak menerima laporan.

“Kemudian ada lagi terkait pernyataan dari pihak KPU yang tidak melakukan verifikasi langsung terhadap dokumen kesetaraan pendidikan dengan alasan bahwa tidak ada laporan, sehingga alasan ketiadaan laporan itu menjadi alasan bahwa pihak KPU tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Luthfi.

Sementara itu, advokat Themis Indonesia lainnya, Laily, menyoroti dugaan kelalaian Bawaslu dalam mengawasi penerapan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Menurut Laily, Bawaslu seharusnya tetap menjalankan pengawasan aktif meskipun tidak menerima laporan dugaan pelanggaran.

“Nah, hal tersebut tidak bisa menjadi dasar karena Bawaslu memiliki tugas dan fungsi dalam pengawasan untuk menilai secara aktif adanya malpraktik dari administrasi mengenai pemilu tersebut,” ujarnya.

Dalam pengaduan tersebut, Themis Indonesia meminta DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada komisioner KPU dan Bawaslu yang menjadi teradu.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kemenhut perkuat kemitraan lanskap untuk ekonomi tingkat tapak
• 4 jam laluantaranews.com
thumb
Puing Tragedi Pan Am 1974 Ditemukan di Hutan Bali, Belum Pernah Terjamah
• 11 jam lalujpnn.com
thumb
Polres Pasuruan Prioritaskan Pekerja Lokal di Tengah Sorotan Ratusan TKA di Kawasan PIER
• 8 jam laluberitajatim.com
thumb
Bareskrim Tangkap DPO Bandar Narkoba Internasional, Cuci Uang Lewat Bisnis Besi Tua
• 3 jam lalukumparan.com
thumb
KemenPPPA dan Uni Eropa Libatkan 50 Organisasi Masyarakat Sipil untuk Perkuat Aksi Iklim Responsif Gender
• 19 jam lalupantau.com
Berhasil disimpan.