jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Lisda Hendrajoni mendapat kepercayaan masuk Panitia Ad Hoc MPR yang bertugas mempersiapkan proses konstitusional pengisian kekosongan jabatan Wapres RI sisa masa jabatan 2024–2029.
Nama Lisda tercantum sebagai satu dari tiga perwakilan NasDem. Selain Lisda, dua nama lainnya ialah Sugeng Suparwoto dan Rudianto Lallo.
BACA JUGA: Lisda Hendrajoni: Anak Berkebutuhan Khusus Berhak Meraih Masa Depan
Ketiganya diusulkan bergabung dalam Panitia Ad Hoc yang beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi dan kelompok DPD di MPR RI.
Lisda menilai keterlibatannya dalam Panitia Ad Hoc merupakan kehormatan sekaligus amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
BACA JUGA: Pemerintah Menyubsidi Pelunasan Biaya Haji 2027, Lisda Hendrajoni: Alhamdulillah
“Ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Kepercayaan yang diberikan Fraksi Partai NasDem harus dijawab dengan kerja sungguh-sungguh, penuh kehati-hatian, serta berpedoman pada konstitusi. Kami ingin memastikan seluruh tahapan berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Lisda.
Menurut Lisda, pengisian jabatan wakil presiden bukan sekadar agenda politik, melainkan bagian dari mekanisme ketatanegaraan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan nasional, stabilitas pemerintahan, dan kepastian hukum.
BACA JUGA: Anggota DPR Masuk Desil 4, Lisda Hendrajoni: Kesalahan Data Bisa Jadi Fitnah
“Kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas segala kepentingan politik. Setiap keputusan yang dihasilkan harus memiliki landasan konstitusional yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia,” kataya.
Lisda juga menekankan pentingnya semangat persatuan, komunikasi antarlembaga, serta sikap kenegarawanan seluruh unsur fraksi dan kelompok DPD dalam MPR RI agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden berlangsung demokratis dan bermartabat.
Sebagai legislator perempuan asal Sumatera Barat, Lisda berharap kepercayaan tersebut menjadi motivasi bagi perempuan Indonesia, khususnya generasi muda di daerah, untuk terus meningkatkan kapasitas dan berani mengambil peran dalam kepemimpinan serta pengambilan keputusan strategis nasional.
“Perempuan memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga perjalanan demokrasi bangsa. Saya berharap amanah ini dapat menjadi inspirasi bagi perempuan di daerah untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia,” katanya.
Lisda menegaskan bahwa mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 harus menjadi pedoman utama seluruh tahapan yang dilaksanakan MPR RI.
“Amanah ini bukan tentang siapa yang mendapat kepercayaan, tetapi bagaimana memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Konstitusi harus tetap dijunjung tinggi, dan kepentingan rakyat Indonesia harus selalu menjadi tujuan utama,” tuturnya. (*/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan




