HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) pimpinan Mayjen TNI (Purn.) Ahmad Yani Basuki menyiapkan langkah pidana.
Hal itu dilakukan untuk mengusut dugaan penggunaan keterangan tidak benar dalam akta notaris yang menjadi salah satu sumber sengketa kepengurusan organisasi.
Ladasannya adalah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi PP IPHI atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan gugatan mereka tidak dapat diterima.
Kuasa hukum PP IPHI, Muhammad Joni, mengatakan putusan MA tertanggal 9 November 2026 itu tidak menyentuh substansi perselisihan mengenai keabsahan kepengurusan maupun legitimasi Muktamar VII IPHI.
“Putusan NO merupakan putusan yang bersifat formil. Baik PN Bekasi maupun Mahkamah Agung tidak memeriksa dan tidak memutus pokok perkara,” demikian penjelasan Muhammad Joni dkk mewakili PP IPHI dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Putusan tersebut menguatkan Putusan PN Bekasi Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bks tertanggal 7 Mei 2026, yang menyatakan gugatan PP IPHI tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO).
Muhammad Joni menyampaikan PP IPHI menghormati putusan pengadilan tersebut, tetapi menilai keputusan yang bersifat formil itu tidak dapat ditafsirkan sebagai pengesahan kepengurusan pihak lain.
Menurut dia, hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang memeriksa dan mengesahkan keabsahan kepengurusan pihak yang berseberangan dalam konflik IPHI.
Persoalan kepengurusan tersebut, lanjut Muhammad Joni, berkaitan dengan penerbitan akta notaris di Kota Sukabumi pada 7 Juni 2021 yang menyatakan kepengurusan PP IPHI masa bakti 2015–2020 telah demisioner.
Akta itu juga mencantumkan kewenangan sejumlah pihak, termasuk Erman Suparno dan rekan-rekannya, untuk bertindak atas nama organisasi.
PP IPHI mempersoalkan isi akta tersebut karena menganggap pernyataan mengenai demisionernya kepengurusan dan pemberian kewenangan itu tidak pernah diputuskan melalui Muktamar ataupun mekanisme organisasi yang sah.
Muhammad Joni menyebut pihaknya menduga terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan fakta organisasi dalam akta tersebut dan akan meminta aparat penegak hukum memeriksanya.
Lima hari setelah akta diterbitkan, tepatnya 12 Juni 2021, Erman Suparno dan sejumlah pihak disebut menggelar forum di Jakarta dengan mengatasnamakan Muktamar VII IPHI.
Menurut PP IPHI, penyelenggaraan forum tersebut tidak memperoleh mandat Pengurus Pusat, tidak disertai laporan pertanggungjawaban, serta diduga tidak memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam AD/ART organisasi.
PP IPHI juga mengklaim forum tersebut ditolak oleh 28 dari 32 Pengurus Wilayah IPHI yang mereka nyatakan sah.
Meski demikian, pihak penyelenggara forum disebut tetap mengajukan pengesahan kepengurusan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) melalui notaris hingga kemudian terbit surat keputusan pengesahan.
Muhammad Joni mengatakan PP IPHI turut mempersoalkan proses penerbitan keputusan tersebut karena menduga pengajuan dilakukan melalui sistem daring tanpa verifikasi yang memadai.
Di sisi lain, PP IPHI menyatakan telah menjadwalkan ulang Muktamar VII dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.
Muktamar VII versi PP IPHI kemudian diselenggarakan di Surabaya pada 21 Agustus 2021, dibuka oleh Wakil Menteri Agama yang mewakili Presiden RI dan ditutup Gubernur Jawa Timur.
Forum tersebut menjadi dasar legitimasi kepengurusan di bawah Ketua Umum terpilih almarhum H. Ismed Hasan Putro, yang kepemimpinannya disebut dilanjutkan oleh Ahmad Yani Basuki sejak 2024.
Muhammad Joni menegaskan, keabsahan kepengurusan organisasi semestinya dinilai berdasarkan AD/ART dan fakta penyelenggaraan Muktamar, bukan semata-mata berdasarkan dokumen yang dibuat di hadapan notaris.
Ia menjelaskan, sejak Muktamar VII di Surabaya, PP IPHI telah berupaya menyelesaikan konflik melalui jalur organisasi, pemerintah, hingga mediasi di pengadilan.
Namun, mediasi dalam persidangan di PN Bekasi pada 2026 tidak menghasilkan kesepakatan.
Dalam proses tersebut, menurut keterangan PP IPHI, utusan pihak Erman Suparno menyampaikan kepada mediator bahwa mereka tidak bersedia menempuh islah.
Setelah sejumlah upaya penyelesaian tidak membuahkan hasil, PP IPHI kini mempertimbangkan proses hukum pidana terhadap dugaan keterangan tidak benar dalam akta autentik tersebut.
Sebelum melangkah ke kepolisian, kuasa hukum PP IPHI telah menyampaikan pengaduan pendahuluan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dan Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI).
Muhammad Joni menjelaskan, laporan polisi yang akan diajukan bertujuan meminta aparat penegak hukum memeriksa secara menyeluruh proses pembuatan akta, isi keterangan di dalamnya, serta pihak-pihak yang memberikan keterangan tersebut.
Ia menegaskan, langkah pidana itu bukan dimaksudkan untuk mengkriminalisasi perbedaan pendapat dalam organisasi, melainkan sebagai upaya terakhir setelah penyelesaian internal dan mediasi menemui jalan buntu.
PP IPHI menyebut langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut amanat Muktamar VIII IPHI di Jakarta pada 19 September 2026, yang diklaim mendapat dukungan Pengurus Wilayah IPHI se-Indonesia.
Melalui proses hukum tersebut, PP IPHI berharap sengketa kepengurusan dapat segera diselesaikan agar roda organisasi kembali berjalan sesuai tujuan menjaga kemabruran haji.
Muhammad Joni juga menyampaikan imbauan agar seluruh Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, dan anggota IPHI tetap tenang serta tidak terprovokasi oleh klaim kemenangan yang tidak didasarkan pada substansi amar putusan pengadilan.
Seluruh anggota diminta menjaga persaudaraan dan menjadikan keputusan serta informasi resmi organisasi sebagai rujukan dalam menyikapi perkembangan sengketa.
IPHI didirikan pada 1990 dengan semangat menjaga kemabruran haji dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
PP IPHI menegaskan persaudaraan antaranggota harus tetap dijaga, tetapi integritas dan kebenaran dalam tata kelola organisasi juga tidak boleh dikorbankan. (*)





