JAKARTA, KOMPAS.TV - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengusulkan perubahan sistem penilaian kinerja dokter melalui skema Doctor Performance Scorecard atau penilaian berbasis mutu pelayanan dan hasil kesehatan pasien.
Dalam usulan tersebut, apabila indikator finansial tetap digunakan, bobotnya maksimal 5 persen dari keseluruhan penilaian dan ditempatkan di dalam komponen produktivitas dan efisiensi, bukan sebagai ukuran tersendiri.
Ketua Umum IDAI periode 2024–2027, Dr. dr. Piprim Basarah Yanuarso, mengatakan penilaian kinerja dokter seharusnya lebih mengutamakan mutu klinis, keselamatan pasien, produktivitas, pengalaman pasien, serta profesionalisme tenaga medis.
Baca Juga: IDAI Minta Prabowo Evaluasi Penilaian Kinerja Dokter dan Rumah Sakit
Usulan ini disampaikan sebagai tindak lanjut keresahan IDAI yang sebelumnya dituangkan dalam surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto pada November 2026.
Dalam surat tersebut, IDAI menyoroti sistem penilaian kinerja dokter dan rumah sakit yang dinilai semakin bertumpu pada pendapatan finansial.
IDAI menilai dokter yang mampu memberikan diagnosis secara tepat, menghindari pemeriksaan berlebihan, dan mencegah komplikasi justru berpotensi menghasilkan pendapatan lebih kecil bagi rumah sakit.
Piprim mengatakan rumah sakit pemerintah memang harus dikelola secara profesional dan memiliki kondisi keuangan yang sehat.
Namun, keberhasilan rumah sakit tidak seharusnya disamakan dengan keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan pendapatan.
"Rumah sakit pemerintah memang harus dikelola secara profesional dan sehat secara finansial. Tetapi keberhasilan rumah sakit tidak dapat disamakan dengan keberhasilan sebuah perusahaan dalam meningkatkan pendapatan," kata Piprim kepada KompasTV, Rabu (18/11/2026).
IDAI Usulkan Lima Komponen Penilaian Kinerja DokterPiprim menjelaskan, IDAI mengusulkan lima komponen utama dalam sistem Doctor Performance Scorecard.
Baca Juga: Seleksi CPNS Kemenkes 2026 Segera Dibuka, Ini Tahapan Seleksi yang Perlu Diketahui Pelamar
Pertama, mutu klinis dan hasil pelayanan pasien dengan bobot sekitar 30 persen. Penilaian mencakup ketepatan diagnosis, keberhasilan terapi, angka komplikasi, dan hasil klinis pasien.
Kedua, keselamatan pasien dan tata kelola klinis dengan bobot sekitar 25 persen. Komponen ini meliputi kepatuhan terhadap clinical pathway, pencegahan kesalahan medis, dokumentasi, serta penerapan standar keselamatan pasien.
Ketiga, produktivitas dan efisiensi pelayanan dengan bobot sekitar 20 persen. Penilaian mencakup beban kerja, ketepatan waktu pelayanan, dan kemampuan dokter menggunakan sumber daya secara tepat.
Dalam komponen produktivitas dan efisiensi tersebut, IDAI mengusulkan kontribusi finansial terhadap rumah sakit, apabila tetap digunakan, memiliki bobot maksimal 5 persen dari keseluruhan penilaian.
Dengan demikian, indikator finansial tidak menjadi komponen tambahan di luar lima kategori yang diusulkan.
Keempat, pengalaman pasien dan komunikasi dengan bobot sekitar 15 persen. Hal ini mencakup kemampuan memberikan edukasi, menjelaskan pilihan pengobatan, memperoleh persetujuan tindakan medis atau informed consent, serta membangun komunikasi dengan pasien dan keluarga.
Kelima, profesionalisme dan pengembangan kompetensi dengan bobot sekitar 10 persen. Indikatornya meliputi kedisiplinan, pendidikan berkelanjutan, penelitian, pembimbingan dokter muda atau peserta pendidikan spesialis, serta kerja sama antarprofesi.
Piprim menegaskan, komposisi tersebut masih berupa usulan awal yang perlu diuji.
Baca Juga: Kemenkes Buka Lowongan Kerja Posisi Asisten Keuangan, Cek Kualifikasi dan Cara Daftarnya
"Tentu bobot ini masih merupakan usulan awal yang perlu diuji dan disesuaikan dengan karakteristik pelayanan, kompleksitas pasien, serta tanggung jawab masing-masing dokter," ujarnya.
IDAI Ingatkan Penilaian Berbasis Pendapatan Berisiko Pengaruhi PelayananMenurut Piprim, sistem insentif yang terlalu berorientasi pada pendapatan dapat memengaruhi perilaku organisasi dan pola pelayanan medis.
Dia mengkhawatirkan adanya risiko dorongan untuk memperbanyak pemeriksaan atau tindakan yang sebenarnya belum tentu diperlukan pasien apabila dokter lebih banyak dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan.
Namun, Piprim menegaskan IDAI tidak sedang menuduh para dokter melakukan tindakan medis berlebihan.
Persoalan yang disoroti adalah sistem penilaian yang berpotensi menimbulkan konflik antara kepentingan finansial rumah sakit dan kepentingan klinis pasien.
Dalam pelayanan kesehatan, tindakan medis yang lebih banyak tidak selalu berarti pelayanan yang lebih baik.
Seorang dokter yang mampu menegakkan diagnosis secara tepat tanpa pemeriksaan berlebihan, memberikan terapi sesuai indikasi, serta mencegah komplikasi justru telah memberikan pelayanan yang bernilai tinggi.
Baca Juga: Waspada Asap Karhutla Sebabkan Gangguan Mata, Ini Himbauan Kemenkes
"Ukuran utamanya seharusnya adalah mutu pelayanan dan hasil kesehatan yang diperoleh pasien," ujar Piprim.
Dia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip Value-Based Health Care, yakni pelayanan kesehatan yang dinilai berdasarkan manfaat nyata bagi pasien dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan.
IDAI Minta Keberhasilan Pelayanan Preventif Turut DiukurSelain mengusulkan perubahan indikator penilaian dokter, IDAI juga meminta pemerintah memperhatikan keberhasilan pelayanan kesehatan preventif.
Piprim mencontohkan pelayanan imunisasi yang tidak seharusnya hanya dinilai berdasarkan jumlah suntikan atau kunjungan pasien.
Menurut dia, keberhasilan imunisasi perlu diukur melalui cakupan imunisasi lengkap sesuai usia, ketepatan waktu pemberian, penurunan jumlah anak yang belum memperoleh imunisasi, serta berkurangnya kejadian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
Hal serupa berlaku untuk deteksi dini penyakit. Keberhasilannya tidak cukup dihitung dari jumlah anak yang diperiksa, tetapi juga jumlah kelainan yang ditemukan secara tepat, tindak lanjut yang diberikan, hingga keberhasilan pengobatan sebelum terjadi komplikasi.
Piprim menilai peran dokter spesialis anak dalam pelayanan kesehatan primer, terutama imunisasi, pencegahan penyakit, dan deteksi dini, perlu diperkuat.
Baca Juga: Kemenkes Luruskan Narasi Foto Menkes Pakai Tabung Oksigen di Kalteng, Sebut Bukan karena Sesak Napas
"Dokter yang berhasil mencegah seorang anak jatuh sakit telah memberikan manfaat yang sangat besar, meskipun manfaat tersebut tidak selalu menghasilkan pendapatan langsung bagi rumah sakit," katanya.
Sebelumnya, melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, IDAI menyampaikan dukungan terhadap upaya efisiensi dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Namun, organisasi profesi tersebut meminta pemerintah tidak menjadikan pendapatan sebagai ukuran utama keberhasilan rumah sakit dan dokter.
IDAI menilai sistem penilaian kinerja perlu memperhitungkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta hasil kesehatan yang diperoleh masyarakat.
Piprim menegaskan, IDAI mendukung efisiensi pembiayaan JKN. Namun, efisiensi seharusnya diwujudkan melalui pelayanan yang semakin tepat, aman, dan efektif, bukan sekadar pengurangan biaya.
Menurut dia, rumah sakit memang perlu sehat secara finansial agar mampu menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Namun, tujuan utamanya tetap menghasilkan kesehatan yang lebih baik bagi pasien.
IDAI mengusulkan penilaian kinerja dokter berbasis mutu pelayanan, dengan kontribusi finansial terhadap rumah sakit maksimal 5 persen.
Penilaian kinerja dokter, Piprim Basarah Yanuarso, rumah sakit, JKN, Prabowo Subianto.
Baca Juga: Hasil CKG: Kemenkes Ungkap Gejala Depresi-Kecemasan Anak dan Remaja 4 Kali Lipat Orang Dewasa
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Rizky L Pratama Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- Penilaian kinerja dokter
- Piprim Basarah Yanuarso
- rumah sakit
- JKN
- Prabowo Subianto
- IDAI





