Komisi III DPR RI menyetujui laporan hasil kerja Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.
Dalam pembahasan tersebut, nama RUU yang semula RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana berubah menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
"Pimpinan menerima pendapat dari anggota Panja. Apakah laporan dari Timus dan Timsin dapat disetujui?" kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang dijawab setuju oleh sejumlah anggota Komisi III DPR RI yang hadir.
Dengan disetujuinya laporan tersebut, seluruh rangkaian pembahasan RUU Perampasan Aset di tingkat Panja dinyatakan selesai. Selanjutnya, RUU tersebut akan dibawa ke rapat kerja untuk pengambilan keputusan tingkat pertama sebelum dilanjutkan ke Rapat Paripurna DPR RI.
"Tingkat pertama pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya pukul 13.00 WIB siang ini," kata Habiburokhman.
Sebelumnya, Wakil Ketua Panja Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyampaikan laporan hasil kerja Timus dan Timsin yang telah merampungkan perumusan serta sinkronisasi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perampasan Aset.
Soedeson menjelaskan, kedua tim bertugas merumuskan hasil pembahasan DIM yang sebelumnya telah dibahas oleh Panja. Dalam menjalankan tugasnya, Timus dan Timsin melibatkan ahli bahasa dan legal drafter untuk menyesuaikan tata bahasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Dapat kami laporkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Timus dan Timsin telah melibatkan ahli bahasa dan legal drafter guna menyesuaikan tata bahasa dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan berbagai peraturan perundangan terkait," ujar Soedeson.
Ia menjelaskan, penyempurnaan yang dilakukan mencakup perbaikan redaksional, mulai dari penggunaan kalimat, frasa, kata, huruf, tanda baca, hingga konsistensi penomoran dan sistematika RUU.
Selain itu, Timus dan Timsin juga melakukan penyisiran terhadap sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, serta tindak lanjut perbaikan redaksi berdasarkan hasil pembahasan Panja.
"Soal sinkronisasi isi pasal, Timus dan Timsin telah melakukan penyisiran agar tidak bertentangan, menyebabkan perbedaan penafsiran, atau ketidaksesuaian antara satu pasal dengan pasal lainnya," kata Soedeson.
Kedua tim juga menelusuri bagian penjelasan RUU untuk disinkronisasikan dan disesuaikan dengan seluruh hasil pembahasan di tingkat Panja.
"Timus dan Timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan di tingkat Panja," kata Soedeson.
Setelah menyampaikan laporan, Soedeson menyerahkan hasil kerja Timus dan Timsin kepada Panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama.
"Selanjutnya kami serahkan laporan ini kepada Panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama," ujarnya.
Dengan disetujuinya laporan Timus dan Timsin, pembahasan RUU Perampasan Aset di tingkat Panja telah rampung. Tahapan selanjutnya adalah pengambilan keputusan tingkat pertama dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah.
Reporter: Nathania Shakira





