Kejagung Periksa Saksi dari Kemenkeu dan Bea Cukai Terkait Korupsi Nikel PT CNI

idxchannel.com
13 jam lalu
Cover Berita

Kejagung terus mendalami kasus korupsi nikel PT CNI dengan memeriksa dua orang saksi dari Kemenkeu dan Bea Cukai.

Kejagung Periksa Saksi dari Kemenkeu dan Bea Cukai Terkait Korupsi Nikel PT CNI. (Foto: iNews Media Group)

IDXChannel - Tim jaksa penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) pada 2017-2020, dengan memeriksa dua orang saksi dari unsur pemerintahan. 

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan pemeriksaan kedua orang saksi itu berlangsung pada Selasa, 17 November 2026.

Baca Juga:
TNI Jamin Keamanan Pembangunan Proyek Smelter CNI di Sulawesi Tenggara

Kedua orang saksi dari unsur pemerintahan, yaitu DNS dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Kendari serta TF dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mereka datang memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan informasi keterangan dalam penyidikan dugaan perkara tersebut.

"Jampidsus telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap 2 (kedua) orang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola 

Baca Juga:
Kejagung Sita Uang Rp401 Miliar Terkait Kasus Korupsi Tata Kelola Nikel CNI

komoditas nikel tahun 2017 - 2020," ujar Anang dalam keterangan resminya dikutip Rabu, (18/11/2026). 

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan perkara. Kejagung juga memastikan proses penyidikan berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel, serta tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah.

Baca Juga:
Kejagung Sebut Pengendali Tambang Nikel Ilegal di Sultra Diduga Ada di Luar Negeri

"Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata dia.

Sebelumnya, Jampidsus Kejagung telah menetapkan empat orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017-2020. Penetapan tersangka dilakukan setelah rangkaian penyelidikan dan penyidikan. 

Anang mengatakan, pihaknya telah memeriksa 116 saksi, 3 ahli dan menyita lebih dari 143 dokumen dalam mengusut perkara ini. Bahkan, penyidik telah menggeledah sejumlah tempat, seperti di Sulawesi Tenggara, Jakarta dan Sulawesi Selatan. 

Adapun keempat tersangka itu yakni, BS selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM periode tahun 2017-2018.

Kemudian, NRH selaku Kepala Unit Sucofindo Kendari periode 2012-2019; MHI selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Sulawesi Tenggara periode 2017-2019.

Anang menjelaskan, perkara ini bermula kala PT CNI yang memiliki IUP operasi produksi terintegrasi di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, melawan hukum melakukan ekspor nikel tanpa memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) pada 2017-2019.

"Bahwa dalam melakukan uji kadar nikel, PT CNI secara melawan hukum meminta NRH selaku Kepala Unit Sucofindo Kendari untuk menerbitkan dokumen yang tidak sebenarnya, yang selanjutnya digunakan oleh PT CNI sebagai syarat pemenuhan dokumen untuk melakukan ekspor nikel," kata Anang di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (25/9/2026).

Setelah dokumen uji kadar nikel tersebut terbit, Anang berkata, PT CNI meminta pihak Kementerian ESDM agar diterbitkan rekomendasi izin ekspor.
Kemudian, MT selaku Sekjen Kementerian ESDM periode 2013-2017 bersama-sama dengan BS selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM secara melawan hukum memenuhi permintaan pihak PT CNI tersebut.

"Padahal PT CNI belum memiliki RKAB yang merupakan syarat dalam penerbitan rekomendasi izin ekspor.
 Oleh karena itu, PT CNI belum memiliki RKAB, sedangkan rekomendasi izin ekspornya telah terbit," ucapnya. 

Kemudian, PT CNI meminta MHI dan NR untuk tidak melakukan verifikasi secara komprehensif terhadap pengajuan dokumen persetujuan RKAB. Dengan begitu, persetujuan RKAB yang telah dimanipulasi terbit secara tidak sah dan digunakan oleh PT CNI sebagai dokumen syarat persetujuan ekspor.


"Bahwa perbuatan para tersangka bersama dengan pihak PT CNI telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp401.653.737.469,69," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana) 


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
TN Alas Puro Buka Suara Soal Wacana Pemindahan Badak Jawa
• 16 jam laludetik.com
thumb
Manggarai Kembali Diguncang Gempa, Tidak Berpotensi Tsunami
• 12 jam lalueranasional.com
thumb
Khofifah Lantik Enam Pejabat Baru, Nataru hingga Puncak Musim Hujan Jadi Perhatian
• 3 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Pemkot Tangerang Juara Umum Anugerah Media Humas 2026, Borong Lima Penghargaan
• 11 jam laludisway.id
thumb
Bayi Meninggal Usai Diduga Ada Kelalaian Penanganan di RSUD Tanjung Priok, Orangtua Minta Evaluasi
• 11 jam lalukompas.tv
Berhasil disimpan.