Potensi Kerja Sama Kecerdasan Buatan Indonesia-Korsel, Demi Perkuat Layanan Puskesmas Daerah 3T

kompas.tv
13 jam lalu
Cover Berita
Dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Dedy Permadi dalam Workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea, Jumat (30/10/2026). (Sumber: Dok Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI))

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kerja sama kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) antara Indonesia dan Korea Selatan dapat difokuskan pada pembangunan berkelanjutan seperti penguatan pelayanan kesehatan dasar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu pemanfaatannya adalah mengembangkan layanan telemedicine berbasis AI untuk membantu puskesmas di daerah yang masih menghadapi keterbatasan tenaga medis dan akses layanan kesehatan.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Dedy Permadi menilai, Indonesia dapat memanfaatkan keunggulan teknologi Korea Selatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan dan kepulauan yang masih membutuhkan perhatian lebih. 

"Indonesia dapat memperoleh peningkatan layanan kesehatan di puskesmas wilayah pedesaan, sementara Korea dapat menguji model teknologinya di wilayah kepulauan,” kata Dedy dalam lokakarya Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Korea Foundation di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Baca Juga: KG Media dan Google Gelar Uji Kompetensi Wartawan, Dorong Pemanfaatan Kecerdasan Buatan

Menurut Dedy, Korea Selatan telah memiliki prototipe teknologi AI untuk layanan kesehatan dasar yang diuji coba di salah satu wilayah pedesaan di negara tersebut. Model itu dinilai berpotensi dikembangkan lebih lanjut dan diterapkan di Indonesia, khususnya untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan.

Usulan tersebut dinilai relevan dengan persoalan pemerataan layanan kesehatan di Indonesia. Berdasarkan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan 2025–2029, rasio dokter Indonesia pada triwulan I 2025 baru mencapai 0,76 dokter per 1.000 penduduk. Angka tersebut masih di bawah standar ideal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni satu dokter per 1.000 penduduk.

Kesenjangan juga terlihat pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Per Mei 2025, dari 10.212 puskesmas yang terdaftar, sebanyak 424 puskesmas atau 4,15 persen belum memiliki dokter. Selain itu, terdapat 2.743 puskesmas yang masih kekurangan dokter gigi, 1.217 puskesmas kekurangan tenaga sanitasi lingkungan, serta 814 puskesmas belum memiliki tenaga ahli teknik laboratorium medis sesuai kebutuhan.

Data tersebut memperlihatkan bahwa tantangan pelayanan kesehatan bukan semata-mata berkaitan dengan ketersediaan bangunan dan fasilitas kesehatan, melainkan juga pemerataan sumber daya manusia yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks wilayah 3T, keterbatasan tenaga medis dapat semakin menyulitkan masyarakat yang tinggal jauh dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan. Kondisi geografis kepulauan, jarak antarpemukiman, serta keterbatasan transportasi juga dapat memperlambat akses masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis.

Karena itu, pemanfaatan AI dan telemedicine berpotensi menjadi salah satu instrumen untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan. Teknologi tersebut dapat membantu tenaga kesehatan di puskesmas melakukan penilaian awal kondisi pasien, mendukung analisis informasi kesehatan, hingga menghubungkan fasilitas kesehatan di daerah dengan tenaga medis atau dokter spesialis di pusat rujukan.

Namun, Dedy menekankan bahwa kerja sama Indonesia dan Korea Selatan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pengadaan atau penggunaan produk teknologi. Transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga harus menjadi bagian penting dari kemitraan kedua negara.
Indonesia, menurut dia, perlu memperoleh keterampilan dan pengetahuan untuk mengembangkan, mengelola, serta menyesuaikan teknologi AI dengan kebutuhan domestik.

“Saat ini Indonesia masih menjadi pasar. Namun, ke depan, kita berpotensi meningkatkan kapasitas untuk menjadi pengadopsi teknologi, termasuk mengoperasikan dan memeliharanya secara mandiri di dalam negeri. Selanjutnya, kita juga dapat mengembangkan kemampuan untuk mengadopsi teknologi tersebut sesuai dengan bahasa, data, dan kebutuhan lokal,” jelas Dedy.

Dedy juga mengingatkan bahwa kecepatan perkembangan teknologi tidak selalu diikuti dengan kecepatan kebijakan dan regulasi. Menurut dia, salah satu pekerjaan rumah dalam kerja sama AI Indonesia dan Korea Selatan adalah memastikan adanya tindak lanjut yang konkret, terutama terkait pendanaan, tata kelola data, hak kekayaan intelektual, serta target dan jadwal pelaksanaan.

Baca Juga: Mengenal Grok AI, Chatbot Kecerdasan Buatan yang Diblokir Komdigi

Dalam pemaparannya, ia menilai ruang lingkup dan prioritas nota kesepahaman kedua negara sudah cukup jelas. Namun, kesepakatan tersebut belum mengatur secara terperinci alokasi anggaran maupun target waktu pelaksanaan.

Kerja Sama Kesehatan RI-Korea Selatan

Kerja sama pemanfaatan AI untuk layanan kesehatan dasar telah memiliki landasan bilateral. Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Cooperation on AI for Basic Health and Human Development di Seoul pada 1 April 2026.

Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan dan penguatan kemitraan kedua negara menjadi Special Comprehensive Strategic Partnership.

Berdasarkan keterangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan AI untuk meningkatkan layanan kesehatan publik, mendukung kesehatan ibu dan anak, memperkuat layanan kesehatan mental berbasis masyarakat, serta meningkatkan ketahanan kesehatan melalui pemanfaatan data dan sistem digital.

Pelaksanaannya juga mencakup pertukaran informasi dan teknologi, pelatihan serta peningkatan kapasitas, kerja sama proyek, dan keterlibatan para ahli dari kedua negara. Kemenko PMK bertindak sebagai instansi koordinator dari pihak Indonesia, sementara Kementerian Kesehatan menjadi instansi pelaksana dengan dukungan kementerian terkait lainnya.

Dalam pernyataan bersama kedua kepala negara, kerja sama AI untuk kesehatan dasar dan pembangunan manusia turut disambut sebagai bagian dari agenda penguatan teknologi maju dan transformasi digital.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, tantangan berikutnya adalah memastikan kerja sama tidak berhenti pada pertukaran teknologi dan penandatanganan dokumen bilateral, tetapi menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses pelayanan kesehatan.

Penulis: Wella Andany, jurnalis KompasTV

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Redaksi-Kompas-TV

Sumber : Kompas TV

Tag
  • kecerdasan buatan
  • kerja sama
  • indonesia
  • korea selatan
  • daerah 3t
  • puskesmas
Selengkapnya


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Toyota Libatkan 290 Mahasiswa Jatim, Siapkan Talenta Digital untuk Industri Otomotif
• 16 jam lalumedcom.id
thumb
Pengakuan Gus Alex Terima Duit USD 75 Ribu: Oleh-oleh dari Senior ke Junior
• 9 jam laludetik.com
thumb
Mulai 1 Desember, KAI Daop 7 Madiun Tambah Perjalanan Jadi 110 per Hari
• 19 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Dolar AS Kembali Perkasa, Mata Uang Rupiah Melemah ke Rp18.246/USD
• 15 jam lalumedcom.id
thumb
PAD Tak Capai Target, DPRD Maros Minta Bupati Evaluasi Pejabat
• 14 jam laluharianfajar
Berhasil disimpan.