Pemprov DKI Jakarta membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp7,5 triliun untuk membiayai sejumlah proyek pembangunan pada 2027. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp3 triliun dan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp4,5 triliun.
Skema tersebut menjadi jalan keluar bagi Pemprov DKI setelah rencana penerbitan obligasi daerah tidak memperoleh persetujuan pemerintah pusat. Kepastian alternatif pendanaan itu dibahas Pramono bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam pertemuan di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).
“Jadi intinya, di APBD kita itu ada kebutuhan kurang lebih Rp 7,5 triliun. Yang Rp 3 triliun nanti dari DBH dan yang Rp 4,5 triliun itu dari SMI,” ujar Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta.
Pramono mengatakan, Pemprov DKI tidak bisa lagi mengandalkan rencana penerbitan obligasi untuk menutup kebutuhan pembiayaan tersebut. Pasalnya, pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2027 bersama DPRD sudah mendekati tahap akhir sehingga pemerintah daerah perlu segera menetapkan sumber pendanaan pengganti.
Meski harus beralih ke skema pinjaman, Pramono meyakini Jakarta memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada PT SMI.
Ia pun memahami alasan pemerintah pusat tidak memberikan persetujuan terhadap obligasi daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mendorong daerah lain melakukan hal serupa, termasuk daerah yang kondisi keuangannya belum memadai.
“Dan terus terang saya juga bisa memahami ketika obligasi tidak mendapatkan persetujuan karena takutnya kalau obligasi ini kan semua daerah akan minta dan ikut serta,” kata Pramono.
Perubahan skema itu membuat kebutuhan pembiayaan Jakarta pada 2027 akan ditopang oleh dua sumber, yakni DBH dan pinjaman PT SMI.
“Sehingga dengan demikian, yang perlu dilakukan karena RAPBD untuk tahun 2027 harus sudah selesai, maka kami harus mengubah persetujuan dari dulu yang obligasi menjadi SMI ataupun DBH tadi kekurangannya,” tuturnya.
Baca Juga: Pramono Tolak Hutan Kota UI Jadi Sekolah Rakyat, Siapkan Dua Lokasi Alternatif
Dalam kesempatan yang sama, Tito Karnavian menjelaskan, penolakan terhadap rencana obligasi daerah tidak secara khusus ditujukan kepada Jakarta. Pemerintah pusat mempertimbangkan risiko apabila kebijakan tersebut diterapkan secara luas oleh daerah lain yang memiliki kapasitas fiskal terbatas.
Tito menyebut, Jakarta memang dinilai memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban obligasi. Namun, kondisi tersebut tidak berlaku bagi seluruh pemerintah daerah. Sebagian daerah masih memiliki PAD rendah dan bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah pusat, terutama Dana Alokasi Umum (DAU).
“Meskipun kalau untuk Jakarta mungkin memiliki kemampuan ya membayar, tapi kan daerah-daerah lain nanti kalau ngikut yang enggak punya kemampuan bayar. Kami kan punya data lengkap daerah-daerah yang PAD-nya rendah, hanya tergantung ke pusat ya, DAU,” ujar Tito.
Sebagai pengganti obligasi, pemerintah menawarkan fasilitas pembiayaan dari PT SMI. Pinjaman tersebut dapat digunakan Pemprov DKI untuk merealisasikan berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan rumah sakit.
Tito juga mengungkapkan adanya opsi pembayaran pinjaman menggunakan DBH yang belum disalurkan pemerintah pusat kepada Jakarta. Dengan demikian, kewajiban Pemprov DKI kepada PT SMI dapat dipenuhi melalui pemotongan dana bagi hasil tersebut.
“Dan nanti salah satu teknis cara bayar yang diusulkan oleh Menteri Keuangan, dengan cara membayarnya melalui pemotongan DBH. Kan ada DBH yang belum dibayarkan dari Kementerian Keuangan kepada DKI,” kata Tito.
“Nah, jadi dapat uang untuk pinjaman membangun rumah sakit misalnya, kemudian piutang yang dari sini, DKI yang ada di Kementerian Keuangan DBH, DBH-nya itu yang dipotong,” lanjutnya.
Menurut Tito, mekanisme tersebut juga memberikan kepastian pembayaran meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di Jakarta. Dengan menggunakan DBH yang menjadi hak Pemprov DKI, kewajiban pinjaman tidak harus dibebankan kepada anggaran pemerintahan berikutnya.
“Sehingga meskipun nanti lintas pemerintahan, kita enggak tahu siapa nanti dalam pilkada berikutnya, tidak memberatkan kepala daerah berikutnya karena utangnya dibayar melalui pemotongan DBH itu. Saya kira itu cara yang bagus,” ucap Tito.
Adapun dana pembiayaan tersebut direncanakan untuk mendukung sejumlah proyek strategis Jakarta. Di antaranya pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras, perluasan jalur LRT hingga Dukuh Atas, pengendalian banjir, serta penataan kawasan permukiman kumuh.
Tito menilai, proyek-proyek tersebut menyasar persoalan mendasar yang selama ini dihadapi ibu kota, mulai dari keterbatasan layanan kesehatan hingga kemacetan dan banjir.
“Nah, ini bisa membantu rakyat untuk masalah kesehatan, ditambah lagi dengan mengurangi kemacetan, itu kan bagus. Satu lagi masalah banjir. Tiga, program untuk menangani banjir. Ini memang tiga hal ini yang paling utama di Jakarta,” tuturnya.





