KPK Minta KKP dan Kemenbud Evaluasi Nilai Kontrak Jasa Influencer Buntut Pengadaan Rp14,7 Miliar

viva.co.id
13 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengevaluasi nilai kontrak pada pengadaan jasa influencer atau pemengaruh.

"KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga :
Respons KPK soal Pernyataan Raffi Ahmad Pejabat Publik Tak Masalah Terima Kerja Sama Sebagai Pekerja Seni
Tersangka Korupsi Kementerian ATR/BPN Beri Uang Rp70 M Buat Muktamar NU, Klaim Salah Tangkap

Budi menyampaikan pernyataan tersebut usai Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan temuan lima paket pengadaan jasa influencer pada unit kerja Museum dan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Unit kerja tersebut kemudian menjadi bagian Kemenbud.

Temuan ICW lainnya adalah tiga paket pengadaan di KKP selama 2025-2026.

Total nilai delapan paket pengadaan jasa tersebut mencapai Rp14,7 miliar.

Lebih lanjut, Budi mengatakan dua kementerian tersebut harus mengevaluasi pengadaan yang sudah berjalan dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan.

"Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan," katanya.

Sebelumnya, ICW pada 9 November 2026 mengungkapkan temuan lima paket pengadaan jasa influencer di Kemendikburistek pada 2024 serta tiga paket pengadaan jasa influencer di KKP selama 2025-2026.

Total nilai delapan paket pengadaan jasa tersebut sebesar Rp14,7 miliar, dengan mengontrak PT Rans Animasi Indonesia.

Bentuk pengadaan jasa tersebut berupa penayangan konten di akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment, hingga menghadirkan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad dalam sejumlah acara kementerian.

ICW kemudian menduga pengadaan jasa tersebut hanya mengarah pada satu penyedia jasa sehingga menutup ruang persaingan penyedia jasa lainnya.

Selain itu, ICW menduga terdapat konflik kepentingan dalam pengadaan jasa tersebut karena Raffi adalah pejabat publik. (Ant)

Baca Juga :
KPK Dalami Proyek Satpol PP hingga 16 Dinas di Pemkab Klaten, Khususnya Hasil Tambang Galian C
Kata Raffi Ahmad, KPK Pernah Bilang Pejabat Publik Terima Kerja Sama Sebagai Pekerja Seni Tak Langgar Aturan
KPK Beberkan Cara Tersangka Korupsi Dana BNPB Raup Uang, Modusnya Bikin Geleng Kepala

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Sekjen Projo Sebut akan Jadi Pendukung yang Kritis di Pemerintahan Prabowo
• 17 jam lalukompas.tv
thumb
Polda Banten Tanam 100 Pohon di Gunung Pinang Dukung Green Policing
• 20 jam lalurepublika.co.id
thumb
Pertamina Eco RunFest 2026 Ubah 2,5 Ton Limbah Botol Plastik Menjadi Jersey Ramah Lingkungan
• 14 jam lalukumparan.com
thumb
Polisi Buru Pelaku Curanmor yang Tembak Korban di Jakut
• 21 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Pupuk Subsidi 2027 Capai 9,85 Juta Ton, Digitalisasi hingga Monopoli PIHC Jadi Persoalan
• 12 jam laluwartaekonomi.co.id
Berhasil disimpan.