Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat pleno pengesahan tingkat pertama terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada Rabu (18/11).
Agenda ini digelar setelah laporan dari tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) dinyatakan rampung.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan bahwa jalannya rapat pleno pengesahan tingkat I tersebut direncanakan mulai pukul 13.00 WIB.
Dalam agenda tersebut, seluruh fraksi—yang terdiri dari delapan partai politik di Komisi III—akan menyampaikan pandangan mini fraksi masing-masing terhadap RUU tersebut.
“Berikutnya akan langsung disambung dengan rapat kerja guna melaksanakan pembahasan tingkat pertama serta pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” ucap Habiburokhman di tengah rapat.
Tahapan pengambilan keputusan tingkat pertama ini merupakan langkah krusial sebelum naskah RUU diteruskan ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan secara resmi menjadi undang-undang.
Di samping itu, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi turut melaporkan adanya perubahan nama atau nomenklatur undang-undang.
RUU tersebut kini resmi dinamai RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
“Demikian laporan hasil kerja Timus dan Timsin atas RUU Perampasan Aset yang kini resmi mengalami penyesuaian nama menjadi RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya berdasarkan hasil pembahasan,” ungkap Soedeson Tandra selaku anggota Panitia Kerja (Panja) RUU saat membacakan laporan.
Soedeson menjelaskan, dalam proses penyusunannya, tim telah menggandeng para ahli bahasa serta perancang undang-undang (legal drafter) demi menjamin kualitas tata bahasa naskah.
Selain itu, berbagai perbaikan redaksional juga telah dilakukan, mencakup penyempurnaan frasa, pemilihan kata, huruf, tanda baca, hingga penyesuaian konsistensi penomoran serta sistematika sesuai ketentuan yang berlaku.
“Timus dan Timsin juga telah menelusuri bagian penjelasan agar bisa diselaraskan, disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan di tingkat Panja,” imbuhnya. []





