HARIAN.FAJAR.CO.ID, TAKALAR – Pemerintah Kabupaten Takalar memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing dengan meningkatkan sinergi lintas instansi.
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran keimigrasian, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, saat membuka Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Takalar Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Rabu, 18 November 2026.
Rapat yang mengusung tema “Penguatan Fungsi Pengawasan Orang Asing Membangun Sinergitas dalam Penegakan Hukum Keimigrasian Kabupaten Takalar” tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi antarlembaga dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan di wilayah Takalar.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas khsusus TPI Makassar Abdi Widodo Subagio, Forkopimda Kabupaten Takalar, Pimpinan OPD Takalar, serta unsur terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Daeng Manye menyampaikan apresiasi kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, Abdi Widodo Subagio, atas komitmennya membangun koordinasi dan meningkatkan efektivitas pengawasan orang asing melalui forum TIMPORA.
Menurutnya, TIMPORA memiliki peran strategis dalam menghimpun dan bertukar informasi, melakukan analisis serta evaluasi, menyusun peta pengawasan, hingga memberikan saran dan pertimbangan terkait keberadaan maupun aktivitas orang asing.
Daeng Manye juga menyoroti kondisi geografis dan perkembangan wilayah Takalar yang memiliki sejumlah kawasan dengan potensi kerawanan sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam pengawasan keimigrasian.
Empat Kawasan Menjadi Perhatian
Setidaknya terdapat empat kawasan yang perlu dipetakan dan diawasi secara serius.
Pertama, kawasan pesisir dan perikanan yang meliputi wilayah Galesong, Mangarabombang, hingga kawasan kepulauan.
Kedua, kawasan wisata dan permukiman. Ketiga, kawasan budidaya dan ekonomi. Keempat, jalur mobilisasi strategis, termasuk koridor Takalar–Makassar dan Takalar–Jeneponto.
Pemetaan tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi potensi kerawanan sejak dini, terutama yang berkaitan dengan mobilitas orang asing, pelanggaran keimigrasian, TPPO, hingga penyelundupan manusia.
“Setiap unsur harus menjalankan perannya secara sinergis dan profesional, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun instansi vertikal. Di saat yang sama, kita juga harus tetap menjaga iklim investasi dan pelayanan publik yang kondusif,” tegas Daeng Manye.
Selain faktor geografis, perkembangan investasi dan pembangunan Kawasan Industri Takalar juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Keberadaan kawasan industri tersebut diperkirakan akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, mobilitas pelaku usaha, serta kebutuhan tenaga kerja, termasuk kemungkinan kehadiran tenaga kerja asing.
“Hal-hal tersebut merupakan bidang yang perlu kita antisipasi dan petakan bersama,” ujarnya.
Daeng Manye menegaskan, pengawasan orang asing tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab satu instansi. Diperlukan keterlibatan seluruh unsur terkait agar setiap informasi mengenai keberadaan dan aktivitas orang asing dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan hukum.
Ia berharap melalui rapat TIMPORA Tahun 2026, terbangun sistem pertukaran informasi yang lebih tertib antarlembaga, pemutakhiran data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mekanisme tindak lanjut yang jelas terhadap setiap potensi permasalahan.
Adapun tugas TIMPORA mencakup koordinasi lintas sektor, pengumpulan informasi dan data, analisis dan evaluasi, penyusunan peta pengawasan, serta penanganan persoalan terkait keberadaan dan aktivitas orang asing.
TIMPORA juga dapat melaksanakan operasi gabungan, baik secara khusus maupun insidental, sesuai kebutuhan pengawasan.
Menurut Bupati, pengawasan keimigrasian bukan semata-mata bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas orang asing di Kabupaten Takalar berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui penguatan koordinasi dan pemetaan wilayah rawan tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar berharap potensi pelanggaran keimigrasian, TPPO, dan penyelundupan manusia dapat dicegah sejak dini.
Dengan demikian, keamanan wilayah dan kepastian hukum tetap terjaga tanpa menghambat investasi, aktivitas ekonomi, maupun pembangunan daerah. (mgs)





