jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad yang mengaku pernah berkonsultasi dengan lembaga antirasuah pada 2024. Konsultasi itu menyangkut pekerjaannya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dalam bidang pencegahan, KPK terbuka bagi siapa pun yang ingin berkonsultasi.
BACA JUGA: KPK Usut Proyek di Satpol PP, Damkar, dan 16 Dinas di Klaten
"Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi," kata Budi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Budi menambahkan, KPK juga selalu terbuka memberikan pendampingan dalam pelaksanaan tugas maupun upaya pencegahan korupsi.
BACA JUGA: KPK Periksa Bos PT Dalihan Natolu di Kasus Korupsi Jalan BBPJN Sumut
"Kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah dan mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan," katanya.
Sebelumnya, Raffi menyampaikan pengakuan itu dalam video yang diunggah akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad, berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717, pada Senin (16/11).
BACA JUGA: Pengembangan Kasus Korupsi Jalan Sumut, KPK Panggil Direktur hingga Pejabat BBPJN
"Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya," kata Raffi.
Menurut Raffi, KPK saat itu menilai aktivitasnya sebagai pejabat publik yang tetap menerima kerja sama sebagai pekerja seni tidak melanggar ketentuan.
"Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Raffi mengaku kini menyadari bahwa etika, kepatutan, dan kepercayaan publik terhadap jabatannya harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan. Pernyataan itu ia sampaikan setelah meminta maaf kepada publik atas polemik pengadaan jasa pemengaruh (influencer) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 2024-2026. Total nilai kerja samanya mencapai Rp14,7 miliar.
Polemik itu bermula dari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam siaran pers 9 November 2026, ICW menyebut Kemendikbudristek dan KKP mengadakan delapan paket jasa influencer dari PT Rans Animasi Indonesia dengan total nilai sekitar Rp14,69 miliar. Kemendikbudristek tercatat mengontrak lima paket pada 2024, sedangkan KKP mengontrak tiga paket pada 2025-2026. ICW juga menduga pengadaan tersebut berpotensi menimbulkan masalah, mulai dari transparansi dan persaingan, manfaat jasa influencer, hingga dugaan benturan kepentingan.
Raffi sendiri dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden pada 22 Oktober 2024. Pada November 2024, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK saat itu, Pahala Nainggolan, menyatakan Raffi boleh menerima endorsement selama melaporkan hartanya dalam LHKPN. Adapun terkait kontrak influencer tersebut, KPK sempat membuka peluang mendalami perkara itu, tetapi belum memastikan pemeriksaan terhadap kementerian terkait maupun Raffi. (antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Dalami Dugaan Kickback Pengadaan di BNPB, Periksa Puluhan Saksi
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga




