Diduga Jadi Posko Makar, Rumah Irjen Eko Hadi Santoso Digeledah dalam Skandal Penyadapan

harianfajar
12 jam lalu
Cover Berita

HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Rumah milik mantan perwira tinggi Polri, Irjen Eko Hadi Santoso, di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, digeledah Bareskrim Polri pada Selasa malam (17/11/2026).

Ternyata rumah tersebut diduga digunakan sebagai posko makar dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penggeledahan tersebut menjadi perkembangan baru dalam penyidikan dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara yang menyeret sejumlah petinggi kepolisian.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Condro Kirono, membenarkan adanya penggeledahan tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Susatyo menjelaskan, penyidik tidak hanya melakukan penggeledahan, tetapi juga menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) di kediaman Eko untuk kepentingan penyidikan dugaan makar.

“Penyidik tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di Kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi Santoso) untuk perkembangan tindak pidana terhadap keamanan negara, makar,” kata Susatyo.

Meski demikian, Bareskrim belum mengungkap temuan penyidik dari lokasi tersebut, termasuk barang bukti yang kemungkinan berkaitan dengan dugaan aktivitas makar.

Susatyo menyebutkan, penjelasan lebih lengkap mengenai hasil penggeledahan akan disampaikan dalam konferensi pers resmi kepolisian.

“Akan disampaikan saat presscon lengkap,” tegas jenderal bintang satu tersebut.

Eko Hadi Santoso Dipecat Tidak Hormat dari Polri

Penggeledahan rumah Eko di Cipete berlangsung pada hari yang sama dengan proses sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang memeriksa dugaan pelanggaran etik oleh mantan jenderal bintang dua tersebut.

Dalam sidang itu, majelis KKEP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Eko setelah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik terkait perkara dugaan penyadapan atau akses ilegal (illegal access) terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa putusan sidang memuat sanksi etika dan administratif.

Sanksi etika diberikan melalui pernyataan bahwa perbuatan Eko merupakan tindakan tercela, sedangkan sanksi administratif berupa pemberhentian dari institusi kepolisian.

“Sanksi administrasi yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” ujar Trunoyudo kepada wartawan di Gedung Presisi, Divisi Propam Polri, Jakarta.

Sidang Etik Berlangsung Sembilan Jam, Eko Ajukan Banding

Keputusan pemecatan tersebut diambil setelah majelis KKEP menggelar persidangan selama kurang lebih sembilan jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga berakhir sekitar pukul 18.00 WIB.

Sidang yang dipimpin Komjen Hendro Pandowo itu menyimpulkan Eko terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat sehingga layak dijatuhi sanksi terberat di lingkungan Polri.

Namun, Eko tidak menerima begitu saja keputusan majelis etik tersebut dan langsung menyatakan akan menempuh upaya banding.

“Atas putusan itu, EHS (Eko) mengajukan banding,” ungkap Trunoyudo.

Polri telah menerima pengajuan banding tersebut sesuai mekanisme penanganan pelanggaran kode etik yang berlaku di internal institusi.

Tahapan berikutnya, kepolisian akan membentuk komisi banding untuk memeriksa kembali perkara Eko sebelum menetapkan keputusan akhir atas upaya hukum internal tersebut.

Jenderal Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Pekan Depan

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto juga menyeret sejumlah nama perwira tinggi Polri lainnya, termasuk mantan pejabat yang telah lebih dahulu dijatuhi sanksi etik.

Sebelum Eko, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution juga telah menerima sanksi PTDH dalam perkara yang sama.

Eko dan Ahrie diketahui berstatus tersangka dalam penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh lainnya.

Perhatian berikutnya tertuju kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dijadwalkan menjalani sidang kode etik pada pekan depan sebagai salah satu terduga pelanggar dalam perkara tersebut.

Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi yang juga terseret dalam kasus ini belum dapat menjalani sidang etik karena masih mengalami sakit.

Dengan demikian, penggeledahan rumah Eko di Cipete, keputusan pemecatan terhadap dirinya, serta agenda pemeriksaan etik terhadap sejumlah nama lain menjadi rangkaian perkembangan penting dalam pengusutan skandal dugaan penyadapan yang kini melebar ke dugaan tindak pidana makar. (*)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Berawal dari Kebun Keluarga, Kopi Kapak Prabu Kenalkan Kopi Luwak Liberika dari Kalimantan Timur
• 9 jam lalukumparan.com
thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 23 jam lalumediaapakabar.com
thumb
Pertamina Tingkatkan Kepatuhan SPBU untuk Jaga Keandalan Penyaluran BBM
• 9 jam lalurepublika.co.id
thumb
Brigjen TK Masih Jalani Patsus Buntut Kasus Penyadapan Presiden
• 16 jam lalurctiplus.com
thumb
Fernando Soares Jadi Calon Tunggal Ketua Asprov NTT, PSSI Minta Stadion Oepoi Direnovasi: Jadi Opsi Venue Timnas Indonesia Bertanding
• 12 jam lalubola.com
Berhasil disimpan.