Laporan Global Anti-Scam Alliance (GASA) menemukan bahwa total kerugian finansial akibat penipuan digital (scamming) di Indonesia mencapai Rp 104,3 triliun dalam rentang waktu satu tahun. Mereka juga menemukan aksi penipuan itu tidak selalu terjadi dalam hitungan menit, di mana sebanyak 75 persen kasus melibatkan interaksi antara pelaku dan korban selama satu hari atau lebih. Ini menunjukkan bahwa pelaku kerap membangun komunikasi dengan korban sebelum akhirnya menguras uang mereka.
Temuan tersebut tertuang dalam laporan State of Scams in Indonesia 2026 yang dirilis GASA bersama Mastercard dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH). Laporan ini disusun berdasarkan survei terhadap 1.160 orang dewasa di berbagai wilayah Indonesia.
Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya sudah memiliki kesadaran untuk mengantisipasi penipuan digital. Sebanyak 58 persen responden mengaku yakin mampu mengenali modus penipuan. Bahkan, 98 persen di antaranya secara aktif memeriksa kembali penawaran yang dianggap mencurigakan.
Namun, tingginya kewaspadaan masyarakat ternyata belum cukup untuk membendung ancaman penipuan. Laporan tersebut menilai perlindungan konsumen tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan individu dalam mengenali modus kejahatan. Perlu ada sistem keamanan yang lebih kuat dan melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem digital.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memperkuat kolaborasi antara lembaga keuangan, operator telekomunikasi, platform digital, hingga aparat penegak hukum. Dengan begitu, aktivitas mencurigakan dapat terdeteksi lebih awal sebelum pelaku berhasil membuat korban mengalami kerugian finansial.
Dukungan masyarakat terhadap sistem perlindungan yang lebih proaktif juga terlihat dalam laporan tersebut. Sebanyak 78 persen responden mendukung operator telekomunikasi dan platform pesan instan untuk secara otomatis memblokir panggilan telepon maupun pesan yang terindikasi mencurigakan. Sementara itu, 74 persen responden mendukung lembaga keuangan untuk menunda transaksi secara otomatis apabila sistem mendeteksi indikasi penipuan.
Tak hanya itu, 60 persen responden menginginkan adanya pertukaran informasi secara real-time antara bank, penyedia layanan telekomunikasi, dan aparat penegak hukum. Adapun 51 persen responden menilai bank perlu memiliki kerangka kerja yang jelas ketika sistem keamanan mereka gagal melindungi konsumen dari penipuan.
Country Manager Mastercard untuk Indonesia dan Timor-Leste sekaligus Wakil Ketua GASA Indonesia, Aileen Goh, mengatakan ancaman kejahatan digital semakin meningkat seiring dengan berkembangnya konektivitas masyarakat.
Menurutnya, pelaku penipuan memanfaatkan konektivitas digital yang sama untuk melancarkan aksinya. Dampaknya bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital.
"Penipuan dapat terjadi lintas platform, lembaga, sektor, bahkan negara, sehingga upaya penanganannya juga harus dilakukan secara terintegrasi," ujar Aileen.
Ia menilai upaya pemberantasan penipuan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat, pertukaran informasi yang lebih luas, serta investasi berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan digital masyarakat.
Edukasi keamanan siber juga perlu diperluas agar masyarakat semakin memahami berbagai modus penipuan. Salah satunya melalui kursus online yang menjadi bagian dari kolaborasi Mastercard, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta IOH.
Serang Mental hingga Jadi Korban Berkali-kaliBesarnya ancaman penipuan digital di Indonesia juga terlihat dari dampaknya yang tak hanya berhenti pada finansial. Lebih dari tiga perempat korban mengaku pengalaman menjadi sasaran penipuan turut memengaruhi kesejahteraan mental mereka. Sementara itu, hampir setengah korban pernah mengalami penipuan lebih dari satu kali.
Ketua GASA Indonesia Chapter sekaligus Direktur dan Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Reski Damayanti, menilai masyarakat selama ini terlalu banyak dibebani tanggung jawab untuk mengenali dan menghindari penipuan. Padahal, modus kejahatan digital semakin canggih sehingga edukasi dan kesadaran masyarakat saja tidak lagi cukup untuk memberikan perlindungan.
"Di Indosat, kami melihat bagaimana teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk mencegah ancaman sebelum menjangkau konsumen," kata Reski.
Melalui GASA Indonesia, Indosat bersama Mastercard dan mitra industri lainnya berupaya memperluas pemanfaatan teknologi pencegahan serta memperkuat kerja sama lintas sektor.
Menurut Reski, pemberantasan penipuan perlu menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak dalam ekosistem digital, bukan semata-mata dibebankan kepada konsumen.
Pandangan serupa disampaikan APAC Director GASA, Brian Hanley. Ia menegaskan bahwa pemerintah, sektor jasa keuangan, industri teknologi dan telekomunikasi, serta aparat penegak hukum harus bekerja sama untuk mencegah dan menghentikan praktik penipuan.
Selain memperkuat kolaborasi, laporan GASA juga menyoroti pentingnya memperluas penggunaan teknologi keamanan dalam sistem pembayaran digital. Di Indonesia, kartu pembayaran hanya mencakup 7 persen dari seluruh saluran pembayaran yang dilaporkan dalam kasus penipuan. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata Asia yang mencapai 18 persen.
GASA menilai teknologi seperti dynamic tokenization, keamanan berbasis cip, dan autentikasi multifaktor dapat membantu memperkuat perlindungan konsumen. Teknologi tersebut dapat menjadi lapisan keamanan tambahan seiring semakin luasnya penggunaan pembayaran digital di masyarakat.
Laporan State of Scams in Indonesia 2026 disusun berdasarkan survei online terhadap 1.160 responden berusia 18 tahun ke atas. Survei berlangsung pada 16 Maret hingga 13 April 2026, dengan sampel yang disesuaikan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan wilayah agar mewakili populasi nasional.





