Pantau — Tak satu pun dari 66 calon peserta asal Sumatera Utara (Sumut) melanjutkan pendaftaran program beasiswa dan penempatan kerja ke Jepang yang digagas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah mengungkapkan hal ini dalam Rapat Kerja bersama Menteri Desa dan PDT, Selasa (17/11/2026).
Ijeck membeberkan kritikannya dengan alasan informasi awal Kemendes PDT tak sesuai kenyataan, termasuk masa ikatan dinas yang molor dari dua menjadi lima tahun.
"Jadi hal-hal informasi ini yang memang tidak sesuai dengan apa yang mungkin Pak Menteri terima ataupun yang disampaikan dengan LPK dan yayasan," kata Musa di hadapan Mendes PDT, Yandri Susanto.
Musa mengungkapkan, Kemendes PDT sebelumnya menyampaikan beragam pilihan bidang pekerjaan yang dapat diikuti peserta.
Namun, setelah calon peserta berkomunikasi dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) maupun yayasan, mereka hanya ditawarkan satu pilihan, yakni mengurus lansia.
"Memang dari kementerian disampaikan banyak kriteria untuk program lapangan pekerjaannya. Tapi setelah dihubungkan dengan LPK dan yayasan, hanya satu saja yang diminta untuk mengurus lansia. Sementara ditanyakan yang lain, tidak," ujarnya.
Selain soal pilihan pekerjaan, politisi yang akrab disapa Ijeck itu menemukan perubahan ketentuan masa ikatan dinas, dari yang semula diinformasikan dua tahun menjadi lima tahun.
Persoalan lain menyangkut pembiayaan pelatihan bahasa. Dalam materi promosi atau flyer program, biaya pelatihan disebut dapat menggunakan dana talangan.
Tetapi pada pelaksanaannya, peserta justru diminta menanggung biaya tersebut terlebih dahulu menggunakan dana pribadi.
Legislator Golkar dari daerah pemilihan Sumut I itu mengaku telah meminta tenaga ahlinya berkomunikasi langsung dengan pihak terkait lewat pertemuan daring.
Dari komunikasi tersebut, ditemukan sejumlah persoalan yang akhirnya membuat calon peserta memilih mundur.
Ijeck menilai perbedaan informasi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan koordinasi antara kementerian dan para pelaksana program, terutama LPK dan yayasan.
Ijeck menyayangkan situasi ini karena program penempatan kerja ke Jepang sebenarnya mendapat sambutan positif masyarakat saat pertama kali diperkenalkan.
Namun, ketidakjelasan pelaksanaan justru membuat masyarakat meragukan program tersebut. Ia mengaku turut menerima dampak negatif lantaran ikut menyosialisasikan program itu.
"Pada saat awal saya masukkan di media saya tentang program ini, wah saya diapresiasi. Banyak yang apresiasi. Tapi setelah berjalan waktu, waduh saya kena ini juga, Pak. Artinya dibalas lagi, 'Pak, itu program Bapak apa, bohong itu, enggak ada begini'," ungkapnya.
Ia menambahkan, koordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) pun tak membuahkan kejelasan karena justru kembali diarahkan ke LPK dan yayasan. Kondisi itu membuat anggota DPR kesulitan memberi penjelasan kepada masyarakat.
"Jadi kami sendiri, tenaga ahli kami sendiri kebingungan untuk menjawab ini, apalagi masyarakat yang berhubungan langsung," tegasnya.
Ijeck meminta Kemendes PDT memperkuat pengawasan dan pendampingan agar pelaksanaan program benar-benar sesuai dengan informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
Ia juga berharap Kemendes PDT tak sekadar menyerahkan pelaksanaan kepada LPK dan yayasan, tetapi memastikan seluruh mekanisme berjalan sesuai ketentuan.
Ia pun menyarankan agar pemerintah daerah dilibatkan sejak awal perencanaan, sehingga kebutuhan biaya pelatihan, termasuk pelatihan bahasa, dapat diakomodasi melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Menurutnya, jika program hanya disosialisasikan lewat anggota DPR, pemerintah daerah belum tentu punya waktu cukup untuk mengalokasikan anggaran, apalagi bila program diluncurkan menjelang pertengahan tahun.
"Kalau memang ada program seperti ini, Pak Menteri mungkin bisa juga mengundang seluruh kepala daerah supaya biaya-biaya yang tadinya ditanggung masyarakat, apakah itu pelatihan bahasa, bisa dianggarkan di daerah," jelasnya.
Ijeck menegaskan, program pemberdayaan masyarakat desa lewat kesempatan bekerja di luar negeri merupakan langkah positif.
Namun, program tersebut harus disertai pendampingan pemerintah agar peserta memiliki bekal dan kepastian sebelum diberangkatkan.
Ia berharap evaluasi menyeluruh segera dilakukan agar persoalan serupa tidak terulang dan program ini dapat berjalan sesuai harapan.




