jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini kabar terbaru mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Komisi III DPR RI memfinalisasi RUU Perampasan Aset setelah dalam beberapa waktu terakhir ini membahas dan mendiskusikan isi substansi RUU tersebut.
BACA JUGA: HNW Pimpin BKSAP, Diplomasi Parlemen RI Kian Diperhitungkan di Level Global
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menjelaskan bahwa tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) telah menyelesaikan tugasnya dalam merumuskan sejumlah hasil pembahasan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perampasan Aset.
"Timus dan timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan di tingkat Panja," kata Soedeson di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11).
BACA JUGA: Wayan Sudirta Desak Polri dan KY Tinjau Ulang Wacana Polisi Khusus Pengadilan
Timus dan timsin, kata dia, telah melibatkan ahli bahasa dan legal drafter guna menyesuaikan tata bahasa dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait.
Ia mengatakan timus dan timsin juga telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan.
BACA JUGA: Dukung Dasco Jadi Wapres, Gerindra Sulsel: Mampu Perkuat Stabilitas Politik
"Timus dan timsin telah melakukan penyisiran terhadap sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, ketentuan terkait, tindak lanjut perbaikan redaksi sesuai dengan hasil pembahasan, serta sinkronisasi isi pasal agar tidak bertentangan, menyebabkan perbedaan penafsiran, atau ketidaksesuaian antara satu dengan pasal lainnya," ucapnya.
Di samping itu, Soedeson juga menyampaikan bahwa RUU itu kini sudah disetujui nomenklaturnya berubah menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, sesuai hasil pembahasan.
"Selanjutnya kami serahkan laporan ini kepada Panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama," kata dia.
Berdasarkan agenda, Komisi III DPR RI pada Rabu hari ini juga akan menuntaskan tahapan pembahasan RUU Perampasan Aset untuk kemudian bisa dibawa ke tingkat berikutnya yakni Rapat Paripurna DPR RI, guna disetujui menjadi Undang-Undang. (antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menjelang Nataru, Komisi V DPR Minta Kemenhub Gencarkan Uji Petik Kelaikan Laut Kapal Penumpang
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu




