Pakar UB: Wapres Idealnya Nonpartai, Peluang Terbuka bagi Yusril

pantau.com
12 jam lalu
Cover Berita

Pantau — Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB), Ali Syafaat, menilai jabatan Wakil Presiden (Wapres) idealnya diisi figur nonpartai politik.

Pandangan itu mengemuka di tengah wacana pengganti Gibran Rakabuming Raka, yang secara konstitusional mensyaratkan MPR menggelar sidang paling lambat 60 hari setelah jabatan kosong dengan dua calon usulan Presiden.

Wacana tersebut mencuat setelah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan calon pengganti tak harus kader partai pengusung.

"Idealnya nonpartai untuk dapat memberikan pandangan yang lebih obyektif dalam pengambilan keputusan pemerintahan," kata Ali melalui keterangan tertulisnya, Rabu (18/11/2026).

Menurut Ali, sosok di luar struktur partai memiliki ruang untuk memberikan pandangan yang lebih objektif dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

Pandangan tersebut menjadi salah satu pertimbangannya dalam melihat peluang Yusril menjadi Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan yang kini diemban Gibran.

Ia menilai Yusril memiliki pengalaman dan kapasitas kenegaraan yang menjadi modal untuk mengisi posisi tersebut.

"Yusril memiliki pengalaman dan kapasitas kenegaraan yang lebih dari yang dimiliki oleh semua nama lain yang beredar. Mungkin kelemahannya hanya dari sisi kekuatan partainya yang relatif kecil," ujarnya.

Ali menyebut peluang Yusril cukup terbuka. Namun, realisasinya bergantung pada keputusan Presiden dan kemampuannya menghadapi dinamika politik dengan partai-partai koalisi.

"Prof. Yusril punya peluang besar mengisi posisi tersebut. Namun bergantung pada Presiden menghadapi tekanan dari partai koalisi," tegasnya.

Ali menjelaskan, mekanisme penggantian Wapres telah diatur konstitusi dalam Pasal 8 UUD 1945.

"Mekanisme konstitusional diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden maka MPR dalam waktu 60 hari harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden yang baru. Presiden mengusulkan 2 calon untuk dipilih dalam sidang MPR tersebut," paparnya.

Dengan mekanisme itu, Presiden memiliki kewenangan konstitusional mengusulkan dua nama calon. Meski begitu, kekuatan partai politik tetap menjadi faktor yang dapat memengaruhi dinamika pengisian jabatan tersebut.

"Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pengusulan calon ada pada Presiden. Namun demikian secara praktis mungkin terjadi kompromi dengan partai politik. Hal ini bergantung pada kekuatan Presiden di hadapan partai-partai koalisi," imbuh Ali.

Yusril: Partai Pengusung Boleh Ajukan Tokoh Nonpartai

Dari sisi pemerintah, Menko Yusril menegaskan calon pengganti Gibran tak harus berasal dari kader partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Menurutnya, partai pengusung maupun gabungan partai pengusung dapat mengusulkan tokoh di luar keanggotaan partai untuk mendampingi Presiden Prabowo jika terjadi kekosongan jabatan Wapres.

Ketentuan tersebut, jelas Yusril, telah diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 4 huruf e beserta penjelasannya.

"Tapi partai, salah satu partai pengusung ataupun gabungan partai pengusung itu, menurut pendapat saya ini ya, dia boleh saja mengusulkan orang yang bukan dari anggota partainya," ungkapnya.

Ia menyebut partai pengusung memiliki keleluasaan mengusulkan figur yang dinilai layak, yang kemudian disampaikan kepada Presiden untuk dipertimbangkan.

"Bisa saja diusulkan kepada presiden mungkin dia seorang tokoh yang dinilai oleh salah satu partai atau gabungan partai pengusung itu pantas untuk dicalonkan sebagai wakil presiden," ujarnya.

Yusril juga menanggapi sejumlah nama yang diwacanakan masyarakat sebagai calon pengganti Gibran.

Menurutnya, usulan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan dapat dipandang sebagai aspirasi politik masyarakat.

"Bahwa di masyarakat ada wacana-wacana mengusulkan si A, mengusulkan si B, C, D, dan seterusnya. Itu adalah dinamika dari demokrasi dan kita hargai bahwa ada dinamika dalam masyarakat mengusulkan calon-calon dan itu sifatnya informal," tuturnya.

Meski partai pengusung berwenang mengajukan nama, Yusril menegaskan keputusan akhir mengenai cawapres pengganti tetap berada di tangan Presiden, yang berwenang memilih dua nama untuk diajukan kepada MPR.

"Jadi walaupun dikatakan bahwa diusulkan oleh salah satu ataupun oleh gabungan partai pengusung Pilpres dalam tahun 2024, tapi setelah diusulkan ya sepenuhnya adalah kewenangan presiden untuk memilih dan kita harus menghormati kewenangan presiden itu," pungkasnya.

Dengan demikian, menurut Yusril, mekanisme pengusulan tak membatasi calon pengganti Wapres harus berasal dari internal partai pengusung.

Figur nonpartai pun dapat diusulkan sepanjang mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kronologi Siswi SMK Meninggal saat Mendaki Gunung Penanggungan, Korban Sempat Kejang hingga Dehidrasi!
• 5 jam lalugrid.id
thumb
Kalimalang Bekasi Mulai Dikembangkan Jadi Destinasi Wisata Air
• 3 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Prabowo Dorong Penguatan Kerja Sama ASEAN-India di Bidang Kesehatan
• 16 jam laluokezone.com
thumb
KPK Mulai Sisir Aliran Duit Suap Diterima Pejabat Bea Cukai Gatot Heroe
• 22 jam laludetik.com
thumb
Warung Mi Naik Kelas lewat UMiMAX Pertamina, Bikin Kreasi Dimsum dan Mi Jebew
• 13 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.