APBI Belum Terima Laporan China Tolak Klausul Batu Bara RI

wartaekonomi.co.id
11 jam lalu
Cover Berita
Warta Ekonomi, Jakarta -

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) belum menerima laporan resmi dari perusahaan anggotanya mengenai penolakan waiver clause oleh pembeli batu bara asal China dalam negosiasi kontrak pasokan untuk 2027.

Direktur Eksekutif APBI, Gita Mahyarani, mengatakan pihaknya mengikuti perkembangan informasi mengenai persoalan tersebut. Namun, hingga kini belum ada laporan resmi yang diterima asosiasi mengenai detail penolakan klausul kontrak oleh pembeli China.

"Sejauh ini belum ada laporan resmi kepada APBI mengenai detail penolakan klausul kontrak oleh pembeli China," ujar Gita kepada Warta Ekonomi, Rabu (18/11/2026).

Menurut Gita, pembahasan klausul perlindungan dalam kontrak merupakan hal yang wajar dalam negosiasi komersial. Masing-masing pihak, kata dia, memiliki kepentingan untuk mengantisipasi risiko dan menjaga kepentingannya.

"Secara umum, pembahasan klausul perlindungan merupakan hal yang wajar dalam negosiasi komersial. Masing-masing pihak tentu berupaya mengantisipasi risiko dan menjaga kepentingannya. Jadi, adanya perbedaan pandangan dalam negosiasi bukan sesuatu yang luar biasa," katanya.

Meski demikian, Gita mengakui kepastian volume produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi salah satu faktor penting dalam penyusunan kontrak penjualan batu bara.

Perusahaan, lanjut dia, perlu memastikan komitmen pasokan yang disepakati dapat dipenuhi. Karena itu, risiko perubahan persetujuan produksi maupun ketentuan ekspor turut menjadi pertimbangan dalam proses negosiasi.

"Kepastian volume produksi melalui RKAB tentu menjadi salah satu faktor penting dalam penyusunan kontrak penjualan. Perusahaan perlu memastikan bahwa komitmen pasokan yang disepakati dapat dipenuhi. Karena itu, wajar apabila risiko perubahan persetujuan produksi maupun ketentuan ekspor turut menjadi pertimbangan dalam negosiasi," ujar Gita.

Terkait potensi dampak persoalan tersebut terhadap ekspor batu bara Indonesia ke China pada 2027, APBI belum dapat memberikan perkiraan.

Gita mengatakan dampaknya akan bergantung pada kesepakatan masing-masing perusahaan dengan pembelinya. Namun, dia menegaskan China tetap menjadi salah satu pasar penting bagi batu bara Indonesia.

"Yang jelas, China tetap merupakan pasar penting bagi batubara Indonesia, sehingga menjaga kepercayaan dan kepastian pasokan menjadi kepentingan bersama," tegasnya.

Bloomberg Ungkap Penolakan Klausul

Sebelumnya, Bloomberg melaporkan adanya keberatan dari sejumlah pembeli batu bara China terhadap klausul perlindungan yang diusulkan produsen Indonesia dalam kontrak pasokan 2027.

Dalam pemberitaan tersebut, sejumlah sumber yang mengetahui persoalan mengatakan beberapa produsen batu bara Indonesia berupaya memasukkan klausul yang membebaskan mereka dari kewajiban memenuhi volume pengiriman sesuai kontrak apabila pemerintah memangkas kuota produksi atau menunda persetujuan ekspor.

Pembeli China disebut enggan menerima ketentuan tersebut, terutama karena perubahan kebijakan Indonesia pada 2026 telah menimbulkan gangguan terhadap pengiriman. Para sumber tersebut tidak disebutkan identitasnya karena pembahasan kontrak bersifat rahasia.

Produksi 2026 Diproyeksi 720 Juta Ton

Persoalan kepastian pasokan tersebut berlangsung ketika pemerintah tengah menyesuaikan produksi batu bara nasional.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno sebelumnya menyatakan sekitar 95% RKAB perusahaan tambang batu bara 2026 telah diterbitkan.

Pernyataan itu disampaikan Tri pada 29 September 2026 di sela rangkaian kegiatan Hari Pertambangan dan Energi 2026 di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

Saat itu, Tri juga memperkirakan produksi batu bara nasional sepanjang 2026 berada di kisaran 720 juta ton. Perkiraan tersebut mengacu pada realisasi produksi hingga Juli 2026 yang mencapai 423 juta ton dan asumsi rata-rata produksi sekitar 60 juta ton per bulan.

Proyeksi 720 juta ton tersebut masih lebih rendah dibandingkan realisasi produksi batu bara Indonesia pada 2025 yang mencapai sekitar 817 juta ton.

RKAB 2027 Masih Dievaluasi

Memasuki 2027, persoalan kepastian volume produksi kembali menjadi perhatian karena pemerintah masih mengevaluasi pengajuan RKAB perusahaan tambang.

Menurut Tri, pengajuan kuota produksi dari perusahaan tambang untuk 2027 terbilang tinggi apabila seluruhnya disetujui pemerintah.

"Ya bukan, kalau misalnya kita mengikuti kemauan, terlalu tinggi sekali. Jadi, kita kemungkinan akan evaluasi terkait dengan kebutuhan yang pas di angka berapa," ujar Tri kepada awak media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat (6/11/2026).

Artinya, hingga saat ini belum terdapat keputusan pemerintah yang menyatakan kuota produksi batu bara 2027 akan dipangkas. Yang sudah dikonfirmasi pemerintah adalah proses evaluasi terhadap pengajuan kuota produksi perusahaan berdasarkan kebutuhan riil.

Baca Juga: Tambang Pani Bidik Produksi Emas 180 Ribu Ons di 2027, RKAB Jadi Penentu

Baca Juga: Harga Batu Bara RI Makin Panas, HBA Tembus US$130,81 per Ton

Kondisi tersebut menjadi konteks penting dalam negosiasi kontrak batu bara 2027. Bagi perusahaan tambang, kepastian volume produksi berkaitan langsung dengan kemampuan memenuhi komitmen pasokan. Sementara bagi pembeli, kepastian volume menjadi bagian penting dalam menentukan kesediaan mereka mengikat kontrak pasokan jangka panjang.

Dengan posisi China sebagai salah satu pasar penting batu bara Indonesia, perkembangan penetapan RKAB 2027 dan proses negosiasi kontrak akan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam melihat prospek ekspor batu bara Indonesia tahun depan.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Populer: Rupiah Berpotensi Tembus Rp 19.000; KKP Minta Menu Ikan di Dapur MBG
• 19 jam lalukumparan.com
thumb
Cek Lokasi Mobil Klinik Hewan Keliling Jakarta Hari Ini
• 20 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Pemkot Medan ajak Brimob Sumut tingkatkan koordinasi jaga keamanan
• 21 jam laluantaranews.com
thumb
Mulai 2027, Pengangguran di Jakarta Bisa Naik Transjakarta hingga MRT Gratis? Ini Penjelasannya
• 9 jam laludisway.id
thumb
Polda Kepri dan BNN RI Perkuat Pencegahan Narkoba Lewat Pemberdayaan Warga Batam
• 22 jam lalurepublika.co.id
Berhasil disimpan.