Keterbukaan Informasi Jadi Jembatan Antara Kebijakan Pemerintah dan Publik

kompas.id
11 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS - Keterbukaan informasi menjadi jembatan penting antara kebijakan pemerintah dan publik. Melalui penyampaian materi berita yang akurat dan transparan, masyarakat diharapkan dapat ikut mengawal serta berpartisipasi dalam berbagai program, termasuk terkait pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. 

“Materi pemberitaan tersebut mencakup beragam isu strategis, mulai dari penguatan kebijakan HAM, penilaian kepatuhan HAM, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, hingga pelaksanaan penghormatan, perlindungan, penegakan,pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia atau P5HAM)” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Novita Ilmaris melalui keterangan tertulis yang dikutip Rabu (18/11/2026).

Di usianya yang baru menginjak dua tahun, Kementerian HAM meraih penghargaan peringkat kedua kategori Siaran Pers Media Online dalam ajang Anugerah Media Humas (AMH) 2026. Dalam kategori tersebut, peringkat pertama diraih Ombudsman RI, dan peringkat ketiga ditempati Kementerian Ketenagakerjaan.

Penghargaan yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Four Seasons Hotel, Jakarta pada Selasa (17/11/2026) tersebut menempatkan Kementerian HAM sebagai salah satu institusi dengan pengelolaan informasi publik terbaik di kelompok kementerian, lembaga, BUMN, dan BUMD.

Informasi publik harus responsif, kontekstual, lugas, dan menjawab kebutuhan warga. Kekuatan komunikasi publik itu kalau dia mampu mendorong perubahan.

Kementerian HAM memaknai penghargaan tersebut sebagai apresiasi atas upaya kementerian memperkuat komunikasi publik melalui penyampaian informasi yang informatif, aktual, dan mudah diakses masyarakat.

Misi lewat produk informasi

Kepala Biro Umum, Protokol, dan Humas Kementerian HAM Pungka M Sinaga menegaskan, produk informasi yang disusun jajarannya bukan sekadar laporan kegiatan rutin. Hal tersebut merupakan bagian upaya menjalankan misi kementerian untuk membumikan nilai-nilai HAM sekaligus mengerem ketidakadilan di tengah masyarakat.

Baca JugaDua Tahun Prabowo, Ikhtiar Pigai Membumikan HAM dan Mengerem Sumber Ketidakadilan

Sejalan dengan hal tersebut, Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta menilai, komunikasi pemerintah perlu bergerak lebih dari sekadar pemberitaan bersifat seremonial.

Menurutnya, informasi publik harus responsif, kontekstual, lugas, dan menjawab kebutuhan warga. "Kekuatan komunikasi publik itu kalau dia mampu mendorong perubahan," ujar Thomas.

Anugerah Media Humas merupakan ajang tahunan Kementerian Komdigi untuk mengapresiasi inovasi dan kinerja kehumasan instansi pemerintah dalam menyampaikan informasi publik.

Selain kategori siaran pers, ajang ini juga menilai pengelolaan media sosial, situs web, kampanye komunikasi publik, media internal, hingga produk audiovisual. Setiap kategori penilain memiliki tiga kelompok pemenang, yakni; kementerian/lembaga/BUMN/BUMD; Perguruan Tinggi Negeri; dan pemerintah daerah.

Baca JugaPertaruhan Kredibilitas Pemerintah dalam Komunikasi Politik Tragedi Kabut Asap

Sebelumnya, Guru Besar Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen (UK) Petra, Gatut Priyowidodo, mengatakan terdapat empat indikator utama yang bisa digunakan untuk menilai pola komunikasi pemerintah. Empat indikator tersebut ialah framing pesan, orientasi narasi, konsistensi antar-akun resmi, serta responsivitas terhadap kritik publik. (Kompas.id, (22/10/2026).

Berdasarkan pengamatan terhadap komunikasi krisis pemerintah di media sosial, dalam konteks kebakaran hutan lahan yang terjadi berbulan-bulan di tahun ini, Gatut mengingatkan arti penting membangun kepercayaan.

”Dalam komunikasi krisis, kunci utamanya bukan kecepatan menyampaikan pesan, melainkan kemampuan membangun kepercayaan,” ujar Gatut.

Baca JugaBakom Tegaskan Pemerintah Tidak Gunakan ”Buzzer” untuk Kampanye Komunikasi Publik

Menurut Gatut, ketidaksesuaian antara klaim pemerintah dan realitas masyarakat dapat membuat komunikasi pemerintah berisiko besar kehilangan kredibilitasnya. Ketika kritik lebih sering dibalas dengan pembenaran kinerja daripada solusi konkret, komunikasi telah bergeser dari pelayanan publik (public service) menuju perlindungan citra politik (political branding).

Lantas, bagaimana seharusnya model komunikasi krisis yang ideal diterapkan pemerintah agar tak sekadar menjadi klaim sepihak? Gatut berpendapat, pemerintah seharusnya menerapkan komunikasi risiko berbasis komunitas yang bersifat dua arah, cepat, konsisten, dan dapat ditindaklanjuti.

Baca JugaJalan Melawan ”Buzzer” Penguasa di Media Sosial

Dalam perspektif komunikasi krisis, pesan harus disampaikan melalui sumber yang dipercaya masyarakat, antara lain, tenaga kesehatan, perangkat desa, tokoh komunitas/adat, serta kanal komunikasi lokal.

”Media sosial berfungsi mempercepat distribusi informasi, tetapi komunikasi interpersonal memastikan pesan benar-benar dipahami,” ucap Gatut.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kisah Pilu Istri WNI Tentara Bayaran Rusia: Gagal Susul Suami, Harapan Cairkan Rp700 Juta Pupus
• 7 jam laluokezone.com
thumb
WhatsApp Paling Banyak Dipakai Penipu di RI, Cek Data Lengkapnya
• 38 menit lalucnbcindonesia.com
thumb
Reaksi Berkelas Erick Thohir usai 4 Timnas Indonesia Lolos Piala Asia 2027
• 8 jam lalutvonenews.com
thumb
Yusril: Ada Tokoh yang Pakai Hasil Sadapan Listyo Cs untuk Gulingkan Prabowo
• 6 jam lalukumparan.com
thumb
Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen pada November 2026
• 10 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.