Satu-satunya Legislator Sulsel, Rudianto Lallo Masuk Panitia Ad Hoc MPR RI untuk Pengisian Kekosongan Jabatan Wapres

harianfajar
11 jam lalu
Cover Berita

HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Keterwakilan Sulsel dalam agenda ketatanegaraan tingkat nasional mendapat perhatian.

Hal tersebut setelah nama Rudianto Lallo masuk dalam susunan Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dalam rangka pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Rudianto Lallo tercatat sebagai salah satu dari 36 anggota Panitia Ad Hoc yang mewakili Fraksi Partai NasDem.

Penunjukan tersebut menempatkannya dalam tim yang dipersiapkan untuk mengawal proses pengisian jabatan Wakil Presiden di MPR RI.

Keterlibatan legislator asal Sulsel ini menjadi menarik karena proses pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar agenda kelembagaan, melainkan juga menyangkut dinamika politik dan konstitusional di tingkat nasional.

Dalam susunan kepanitiaan tersebut, Panitia Ad Hoc dipimpin Bambang Wuryanto dari Fraksi PDI Perjuangan. Sementara posisi wakil ketua diisi Kahar Muzakir dari Golkar, Rusdi Kirana dari PKB, serta Mohamad Sohibul Iman dari PKS.

Selain Rudianto Lallo, Fraksi Nasdem juga menempatkan Sugeng Suparwoto dan Lisda Hendrajoni sebagai anggota panitia.

Komposisi Panitia Ad Hoc melibatkan perwakilan sejumlah fraksi partai politik, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, serta Kelompok DPD.

Secara keseluruhan, terdapat 36 anggota yang masuk dalam susunan panitia tersebut. Benny K. Harman dari Fraksi Partai Demokrat juga dipercaya sebagai Ketua Pelaksana Harian.

Kehadiran Rudianto Lallo dalam tim tersebut sekaligus menambah keterlibatan figur politik Sulsel dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.

Posisi tersebut menjadi ruang bagi wakil daerah untuk terlibat dalam pembahasan agenda penting kenegaraan, khususnya terkait mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden.

Dengan komposisi lintas fraksi dan unsur DPD, Panitia Ad Hoc menjadi salah satu perangkat penting MPR dalam mempersiapkan tahapan kelembagaan terkait pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

MPR RI turut membentuk tim verifikasi yang terpisah dari Panitia Ad Hoc. Tim tersebut bertugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan dua calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden.

Sementara itu, Sidang Paripurna MPR RI untuk agenda pemilihan, pengesahan, dan pelantikan Wakil Presiden pengganti dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.

Pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden ini merupakan tindak lanjut atas pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatan, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.(ams)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
OJK Dorong Asuransi Parametrik untuk Percepat Klaim Bencana, Termasuk Risiko Gagal Panen
• 13 jam lalukumparan.com
thumb
Transformasi Digital Buka Peluang Perluasan Akses Asuransi
• 2 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Jadwal SIM Keliling Kota Bandung Rabu 18 November, Cek Lokasi dan Syaratnya
• 18 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Publikasi Capaian Kinerja Pemerintah hingga ke Masyarakat
• 7 jam laludisway.id
thumb
Yusril Bicara Soal Peluang Tersangka Baru Kasus Penyadapan Presiden
• 2 jam laluidxchannel.com
Berhasil disimpan.