Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengevaluasi pengadaan jasa influencer atau pemengaruh senilai total Rp14,7 miliar.
Evaluasi diperlukan untuk memastikan proses pengadaan berjalan efektif, efisien, serta bebas dari potensi penyimpangan dan konflik kepentingan.
Budi Prasetyo Juru Bicara KPK mengatakan, evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap pengadaan jasa influencer di kedua kementerian tersebut.
“KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh,” kata Budi dilansir dari Antara pada Rabu (18/11/2026).
Dorongan tersebut disampaikan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan delapan paket pengadaan jasa influencer di lingkungan pemerintah.
Rinciannya, lima paket pengadaan pada unit kerja Museum dan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta tiga paket pengadaan di KKP selama periode 2025-2026.
Unit kerja Museum dan Cagar Budaya yang sebelumnya berada di bawah Kemendikbudristek kini menjadi bagian dari Kemenbud.
Berdasarkan temuan ICW, nilai keseluruhan delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14,7 miliar. Dalam pengadaan itu, pemerintah mengontrak PT Rans Animasi Indonesia sebagai penyedia jasa.
Ruang lingkup pekerjaan meliputi penayangan konten promosi melalui akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment.
Pengadaan tersebut juga mencakup kehadiran Raffi Ahmad, yang menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, dalam sejumlah kegiatan kementerian.
Budi menegaskan, evaluasi tidak cukup hanya melihat hasil akhir pengadaan. Kemenbud dan KKP perlu menelusuri seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak.
“Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan,” ujarnya.
Sebelumnya, ICW pada 9 November 2026 memaparkan dugaan persoalan dalam pengadaan jasa influencer tersebut.
Organisasi antikorupsi itu menduga proses pengadaan mengarah pada satu penyedia jasa, sehingga berpotensi membatasi kesempatan perusahaan lain untuk bersaing.
ICW juga menyoroti kemungkinan konflik kepentingan karena Raffi Ahmad yang terlibat dalam sejumlah kegiatan pengadaan tersebut merupakan pejabat publik. (ant/saf/ipg)




