jpnn.com, JAKARTA - Dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ali Syafaat berpandangan bahwa posisi wakil presiden idealnya diisi figur nonpartai politik.
Menurut dia, sosok di luar struktur partai memiliki ruang untuk memberikan pandangan lebih objektif dalam pengambilan keputusan pemerintahan.
BACA JUGA: Yusril Beberkan Alasan Gibran Mundur dari Wapres, Ternyata!
Pandangan tersebut turut menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat peluang Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjadi wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan yang saat ini diduduki Gibran Rakabuming Raka.
Ali menilai Yusril memiliki pengalaman dan kapasitas kenegaraan yang menjadi modal untuk mengisi posisi tersebut.
BACA JUGA: Yusril Kembali Singgung Makar terkait Penyadapan Presiden
Namun, peluangnya juga bergantung pada keputusan Presiden dan dinamika politik dengan partai-partai koalisi.
"Idealnya nonpartai untuk dapat memberikan pandangan yang lebih obyektif dalam pengambilan keputusan pemerintahan," kata Ali.
BACA JUGA: Yusril Dinilai Berpeluang Gantikan Gibran, Akademisi Soroti Rekam Jejaknya di Pemerintahan
Menurut Ali, Yusril memiliki pengalaman dan kapasitas kenegaraan yang lebih dibandingkan nama-nama lain yang beredar dalam pembicaraan mengenai calon pengganti wakil presiden.
"Yusril memiliki pengalaman dan kapasitas kenegaraan yang lebih dari yang dimiliki oleh semua nama lain yang beredar. Mungkin kelemahannya hanya dari sisi kekuatan partainya yang relatif kecil," ujarnya.
Ia menilai, kekuatan partai politik tetap menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi dinamika pengisian jabatan wakil presiden.
Meski kewenangan konstitusional mengusulkan calon berada pada presiden, kompromi dengan partai-partai koalisi tetap mungkin terjadi.
"Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pengusulan calon ada pada presiden. Namun demikian, secara praktis mungkin terjadi kompromi dengan partai politik. Hal ini bergantung pada kekuatan presiden di hadapan partai-partai koalisi," jelasnya.
Ali mengatakan peluang Yusril untuk mengisi posisi wakil presiden cukup terbuka. Namun, realisasinya bergantung pada kemampuan presiden menghadapi dinamika dan tekanan politik dari partai-partai pendukung pemerintah.
"Prof. Yusril punya peluang besar mengisi posisi tersebut. Namun bergantung pada Presiden menghadapi tekanan dari partai koalisi," katanya.
Terkait mekanisme penggantian wakil presiden, Ali menjelaskan bahwa konstitusi telah mengaturnya dalam Pasal 8 UUD 1945.
Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.
Presiden mengusulkan dua calon untuk dipilih dalam sidang MPR.
"Mekanisme konstitusional diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden maka MPR dalam waktu 60 hari harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden yang baru. Presiden mengusulkan 2 calon untuk dipilih dalam sidang MPR tersebut," paparnya.
Dengan mekanisme tersebut, presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden.
Sementara itu, dinamika dukungan partai politik tetap dapat memengaruhi proses politik sebelum calon diajukan.
Ali menilai, dalam konteks tersebut, pengalaman Yusril dan posisinya sebagai figur nonpartai menjadi bagian dari pertimbangan mengenai kemungkinan dirinya mengisi jabatan wakil presiden. Namun, keputusan akhirnya tetap bergantung pada Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus berasal dari kader partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Menurut Yusril, partai politik pengusung maupun gabungan partai pengusung dapat mengusulkan tokoh di luar keanggotaan partai untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Ketentuan tersebut, kata Yusril, telah diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 4 huruf e beserta penjelasannya.
"Tapi partai, salah satu partai pengusung ataupun gabungan partai pengusung itu, menurut pendapat saya ini ya, dia boleh saja mengusulkan orang yang bukan dari anggota partainya," kata Yusril kepada wartawan, Selasa (17/11).
Ia menjelaskan, partai pengusung memiliki keleluasaan untuk mengusulkan figur yang dinilai memiliki kapasitas dan layak menjadi wakil presiden.
Nama yang diusulkan kemudian disampaikan kepada Presiden untuk dipertimbangkan.
"Bisa saja diusulkan kepada presiden mungkin dia seorang tokoh yang dinilai oleh salah satu partai atau gabungan partai pengusung itu pantas untuk dicalonkan sebagai wakil presiden," ujarnya.
Yusril juga menanggapi munculnya sejumlah nama yang diwacanakan masyarakat sebagai calon pengganti Gibran.
Menurut dia, usulan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan dapat dipandang sebagai aspirasi politik masyarakat.
"Bahwa di masyarakat ada wacana-wacana mengusulkan si A, mengusulkan si B, C, D, dan seterusnya. Itu adalah dinamika dari demokrasi dan kita hargai bahwa ada dinamika dalam masyarakat mengusulkan calon-calon dan itu sifatnya informal," tuturnya.
Meski partai politik pengusung memiliki kewenangan mengajukan nama, Yusril menegaskan keputusan akhir mengenai calon wakil presiden pengganti tetap berada di tangan Presiden.
Presiden memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan dan memilih dua nama calon yang selanjutnya diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Jadi walaupun dikatakan bahwa diusulkan oleh salah satu ataupun oleh gabungan partai pengusung Pilpres dalam tahun 2024, tapi setelah diusulkan ya sepenuhnya adalah kewenangan presiden untuk memilih dan kita harus menghormati kewenangan presiden itu," pungkasnya.
Dengan demikian, menurut Yusril, mekanisme pengusulan tidak membatasi calon pengganti wakil presiden harus berasal dari internal partai pengusung. Figur nonpartai pun dapat diusulkan sepanjang mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (dil/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif




