Jakarta, VIVA -Ratifikasi perjanjian pembentukan Pusat Pengendalian Polusi Kabut Asap Lintas Batas ASEAN segera beroperasi. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Kao Kim Hourn menegaskan ratifikasi ini akan dipercepat.
Saat memberi arahan mengenai hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dan pertemuan terkait di Sekretariat ASEAN di Jakarta, pada Rabu, Kao mengatakan tiga negara anggota telah meratifikasi perjanjian pembentukan pusat tersebut, dan menegaskan pentingnya percepatan proses ratifikasi tersebut.
"Sudah ada tiga negara anggota ASEAN yang meratifikasi perjanjian pembentukan pusat tersebut, yang diperlukan untuk mengoperasionalkan pusat itu. Sebab, kabut asap tidak mengenal batas negara. Karena itu, negara-negara anggota lainnya perlu mempercepat ratifikasi. Saya kira pesan ini sudah sangat jelas," katanya.
Sekjen ASEAN mengatakan pemimpin telah berdiskusi secara terbuka dan membahas persoalan tersebut secara langsung. Pasalnya potensi kebakaran dan kabut asap kini tidak hanya menjadi persoalan sejumlah negara ASEAN di kawasan maritim, tetapi juga negara-negara di kawasan daratan yang dapat menghadapi musim kemarau.
"Di kawasan ASEAN daratan, potensi kebakaran hutan dan kabut asap juga dapat muncul. Karena itu, isu ini telah dibahas dan kita perlu mempercepat ratifikasi perjanjian agar pusat tersebut dapat segera beroperasi dan menjalankan tugasnya di lapangan," ucapnya.
Kao menyampaikan bahwa para pemimpin ASEAN juga mengakui pembentukan Pusat Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Penyakit ASEAN (ACPHEED) di Indonesia, Thailand, dan Vietnam, dan berharap agar pusat tersebut dapat segera beroperasi secara penuh.
"Kita ingin memastikan ASEAN siap menghadapi kemungkinan pandemi baru di masa depan. Karena itu, ketiga pusat tersebut telah dibentuk dan perlu segera dioperasionalkan," kata dia.





