jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan tiga program khusus untuk meningkatkan kesejahteraan dan status kepegawaian guru madrasah dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2026.
Tiga program tersebut meliputi penyediaan lebih dari 61 ribu formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027, perluasan sertifikasi bagi 50 ribu guru, serta pemberian fasilitas BPJS Kesehatan gratis untuk lebih dari 100 ribu guru non-ASN.
BACA JUGA: Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Kemenag Siapkan Kuota PPG 40 Ribu Lebih
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno menuturkan formasi CPNS sebanyak 61 ribu lebih akan diperuntukkan bagi guru madrasah pada 2027.
Kesempatan tersebut tidak hanya terbuka bagi masyarakat umum, tetapi juga guru yang sudah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan memenuhi persyaratan.
BACA JUGA: IFG Synergy Day 2026: Dorong Inklusivitas dan Nilai Sosial Berkelanjutan
Guru PPPK yang memenuhi kriteria, termasuk ketentuan usia maksimal 35 tahun, juga berpeluang mengikuti seleksi CPNS.
Amien menegaskan, guru PPPK yang mengikuti seleksi CPNS tidak perlu khawatir kehilangan status kepegawaiannya apabila tidak lolos seleksi.
BACA JUGA: Guru tak Cuma Mengajar, Kemendikdasmen Ajak Melakukan Hal Ini
Mereka tetap dapat menjalankan tugas dengan status sebagai PPPK.
"Alhamdulillah, dalam rangka Hari Guru Nasional yang diselenggarakan Kemenag 2026 ini, ada tiga kado spesial bagi guru di bawah Kemenag, khususnya di Direktorat Madrasah. Atas saran Presiden, para menteri sudah melakukan sinkronisasi data berkaitan dengan formasi guru pada 2027," ujar Amien.
Dia menjelaskan, pemerintah juga memberikan perhatian kepada guru paruh waktu agar dapat memperoleh status PPPK.
"Guru PPPK yang tidak lulus PNS tetap sebagai PPPK. Jadi, tidak berpengaruh meskipun tidak lulus seleksi PNS, karena formasi dengan kriteria tertentu dan melalui tes. Kalau tidak lulus, mereka tetap PPPK," jelasnya.
Kado kedua yang disiapkan pemerintah adalah perluasan program sertifikasi guru dengan tambahan kuota sebanyak 50 ribu peserta. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua gelombang atau batch.
Amien mengatakan, penambahan kuota sertifikasi merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan kompetensi sekaligus kesejahteraan tenaga pendidik di lingkungan Kementerian Agama.
"Atas arahan Bapak Presiden dan Menteri, kami betul-betul memperhatikan sertifikasi guru. Sekarang ada dua batch, nanti ada tambahan lagi sebanyak 50 ribu guru untuk sertifikasi," katanya.
Sementara itu, kado ketiga ditujukan bagi guru non-ASN yang belum berstatus PNS maupun PPPK.
Pemerintah menyiapkan fasilitas BPJS Kesehatan gratis bagi lebih dari 100 ribu guru madrasah.
Bahkan, pemerintah juga menyiapkan skema bantuan melalui cost sharing. Dalam skema tersebut, apabila terjadi sesuatu terhadap guru, anak-anak mereka berpeluang memperoleh bantuan beasiswa.
Amien memastikan anggaran untuk program perlindungan guru non-ASN tersebut telah tersedia setelah dilakukan revisi anggaran pada 2026.
"Untuk guru non-ASN, yang bukan PPPK dan juga bukan PNS, lebih dari 100 ribu guru diberikan BPJS jaminan kesehatan secara gratis. Bahkan, beberapa mendapatkan bagian dari cost sharing. Apabila terjadi sesuatu, anak guru bisa mendapatkan beasiswa. Tahun 2026 ini anggarannya sudah direvisi dan tersedia," ungkapnya.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pemerintah juga melakukan pendataan secara terperinci dalam proses rekrutmen dan pengangkatan guru menjadi PPPK.
Pendataan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari usia, kondisi kesehatan, kualifikasi pendidikan, hingga lama masa pengabdian dan rekomendasi dari tempat guru bekerja.
Menurut Nasaruddin, proses verifikasi tersebut penting untuk memastikan guru yang memperoleh kesempatan pengangkatan benar-benar memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.
"Rekrutmen guru-guru kita sudah sampai sedetail mikro itu, karena kita sudah mendata siapa yang pantas kita prioritaskan. Ada persyaratan untuk PPPK, termasuk mempertimbangkan kedaerahan, usia, kesehatan, kualifikasi pendidikan, berdasarkan lama pengabdiannya, serta rekomendasi tempat dia bekerja," kata Nasaruddin.
Dia berharap proses seleksi dan verifikasi dapat berjalan optimal sehingga para guru yang terpilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
Nasaruddin juga meminta para guru yang belum mendapatkan kesempatan pengangkatan agar tidak kehilangan harapan. Pemerintah, kata dia, akan terus berupaya memberikan perhatian kepada para pendidik.
"Saya mohon teman-teman guru yang belum sempat terangkat, insyaallah negara akan tetap memperhatikan," tuturnya.
Berbagai kegiatan juga turut memeriahkan peringatan Hari Guru Nasional 2026 di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), pada Rabu (18/11/2026).
Sejumlah agenda digelar, mulai dari perlombaan, senam pagi bersama, hingga pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pegawai dan tenaga pendidik.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada




