JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah direktur jenderal (dirjen) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu (18/11/2026). Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Mereka yang diperiksa yakni Asnaedi selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah serta Virgo Eresta Jaya selaku Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR). "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Selain itu, KPK juga memeriksa Muh Rizal selaku Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang. Dalam pemeriksaan kali ini, terdapat satu saksi lain yang turut dijadwalkan untuk diperiksa, yakni R. Eko Yufri Krismawan Nugroho selaku karyawan swasta. Namun, belum ada informasi mengenai kehadirannya.
Terkait materi pemeriksaan, Budi belum mengungkapkan hal-hal yang akan didalami tim penyidik lembaga antirasuah dari keterangan para saksi tersebut.
Baca Juga:Survei PPI: Kepuasan Publik atas Kinerja Presiden Prabowo Capai 65,2 PersenDiketahui, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Dalam proses penyidikan, KPK juga mendeteksi dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang berkaitan dengan layanan pertanahan hingga mutasi dan promosi jabatan.
Delapan tersangka tersebut yakni:
1. Lampri (LMP), Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN;2. Sontang Coin Manurung (SON), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1;3. Adrianto Pitojo Adi (ADR), Direktur Utama Summarecon;4. Arif Sugiyanto (ARF), pihak swasta;5. Fahd El Fouz (FEZ), pihak swasta;6. Rizal Pahlevi (LEV), pihak swasta;7. Erwin (ERW), pihak swasta;8. Muhammad Fakhry (MF), pihak swasta.
#nasional




