RUU Perampasan Aset Juga Menyasar Investasi Bodong

liputan6.com
9 jam lalu
Cover Berita

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan, pembahasan RUU tersebut tidak terbatas pada perkara korupsi semata, melainkan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menimbulkan banyak korban.

"Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," kata dia dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Advertisement

BACA JUGA: Gerindra Minta Istana Steril dari Orang Pilihan Listyo

Selain mengatur perampasan aset, Panja memasukkan ketentuan yang menitikberatkan pada pengembalian harta kepada korban kejahatan.

"Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak," jelas Habiburokhman.

Politikus Gerindra ini juga menjelaskan, RUU tersebut juga mengatur mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Prosesnya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

"Pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana," jelasnya.

Meski demikian, mekanisme perampasan aset juga harus memperhatikan hak pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap harta tersebut.

"Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup," ungkapnya.

Panja turut membahas pengawasan agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan aparat penegak hukum.

"Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen," kata Habiburokhman.

Ia menegaskan, pembahasan RUU juga mencakup perlunya pembatasan kewenangan agar perampasan aset tidak dijadikan alat penyalahgunaan kekuasaan.

"Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan, sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum," tegasnya.

 


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Medan-Binjai-Deli Serdang Segera Terhubung BRT, Wali Kota Medan: Kunci Suksesnya Ada di Kekompakan
• 16 jam lalumediaapakabar.com
thumb
Shell Perkuat Dukungan Pelumas dan Perawatan Mesin Hadapi Biodiesel B50
• 8 jam lalumedcom.id
thumb
Bareskrim Petakan Lima Titik Bandar Narkoba di Madura
• 2 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Harga Emas Galeri24 Hari Ini Rabu 18 November 2026 Turun Rp5.000
• 12 jam lalukatadata.co.id
thumb
Media Korea Prediksi Hillstate Kalah dari SOOP, Fans Singgung Megawati Hangestri
• 17 jam lalutvonenews.com
Berhasil disimpan.