JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat kerja pada Rabu (18/11/2026).
Dasco mengatakan, setelah finalisasi, RUU Perampasan Aset akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
"DPR dalam hal ini komisi teknis, Komisi III, dan pihak pemerintah, telah menyelesaikan rapat ingkat pertama dalam memfinalkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya," kata Dasco di kompleks parlemen.
"Akan diparipurnakan dalam paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang."
Baca Juga: Kata Prasetyo Hadi soal Konsolidasi Parpol usai Ada Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Politikus Gerindra itu menambahkan, selama pembahasan RUU Perampasan Aset, DPR RI telah menggelar 87 rapat dengar pendapat umum (RDPU).
"Ada 87 kali RDPU yang dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, dari organisasi, dan dari berbagai pihak," kata Dasco.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menambahkan, jumlah RDPU dalam pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi yang terbanyak sepanjang pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR.
Habiburokhman pun menekankan, dalam pembahasan RUU, pihaknya telah menutup celah RUU tersebut menjadi alat penyelewengan kekuasaan.
Baca Juga: Komisi III DPR Dengarkan Masukan Pakar Terkait RUU Perampasan Aset
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- ruu perampasan aset
- sufmi dasco ahmad
- ruu perampasan aset segera disahkan
- dpr ri
- perampasan aset





