Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan pengadaan 500 unit ondel-ondel dengan anggaran mencapai Rp4,95 miliar kepada Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Pengadaan tersebut diminta melibatkan langsung komunitas ondel-ondel Jakarta (KOJA).
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M Subki mengatakan, usulan itu menjadi salah satu rekomendasi Komisi E setelah mendengarkan paparan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.
“Komisi E meminta pengadaan 252 pasang atau 500 unit ondel-ondel dengan dana pagu Rp4,95 miliar melibatkan langsung KOJA,” kata Subki dalam keterangan resminya, Rabu (18/11/2026).
Subki menjelaskan, pengadaan ondel-ondel tersebut tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan acara. Setelah kegiatan selesai, seluruh ondel-ondel diminta disalurkan ke gedung-gedung milik Pemprov DKI Jakarta dan sekolah yang belum memiliki ikon budaya Betawi.
Langkah tersebut dinilai penting agar aset yang telah dibeli menggunakan anggaran daerah tetap dapat dimanfaatkan dan tidak terbengkalai.
“Pasca acara, ondel-ondel diwajibkan didistribusikan ke gedung-gedung Pemprov DKI dan sekolah-sekolah yang belum memiliki ikon Betawi agar tidak terbengkalai atau beralih fungsi menjadi sarana mengamen,” tutur dia.
Selain pengadaan ondel-ondel, Komisi E turut memberikan perhatian terhadap alokasi anggaran kegiatan seni dan festival dalam rangka perayaan 5 Abad Jakarta yang mencapai Rp62 miliar.
Komisi E meminta anggaran tersebut tidak hanya terserap untuk penyelenggaraan acara berskala besar yang berlangsung dalam waktu singkat. Sebaliknya, minimal 60% dari dana tersebut diusulkan untuk dialokasikan sebagai honorarium sanggar seni lokal, seniman tradisional, dan perajin Betawi.
Sejumlah kegiatan yang masuk dalam anggaran perayaan tersebut antara lain Jakarta Penuh Warna, Sarendondong, Jakarta Culture Carnival, hingga festival film.
Baca Juga: DPRD Jabar Soal Foto Gibran Dibalikkan Tak Hormat: Kami Tidak Bisa Mengontrol...
Di sisi lain, Komisi E mendorong Dinas Kebudayaan mengembangkan pertunjukan seni secara rutin di kawasan Kota Tua. Pertunjukan dapat digelar setiap hari atau setiap pekan dengan konsep seperti Saung Angklung Udjo dan Tari Kecak.
Untuk merealisasikan kegiatan tersebut, kebutuhan anggaran bagi tenaga pelaksana dan produksi diperkirakan berkisar Rp7,7 miliar hingga Rp10 miliar per tahun.
Komisi E juga meminta Pemprov DKI berkoordinasi dengan Badan Danantara, PT PPI, dan Kementerian Kebudayaan untuk mengamankan sejumlah gedung strategis di kawasan Kota Tua.
Gedung-gedung tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan melalui skema kerja sama dengan perusahaan dan sponsor, serta dikembangkan menjadi sumber pendapatan melalui penjualan suvenir, stan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga tiket pertunjukan.
Tak hanya itu, Dinas Kebudayaan juga diminta mulai mempersiapkan Jakarta sebagai tuan rumah World Cities Culture Forum (WCCF) pada 24-28 Oktober 2027. Kegiatan tersebut dijadwalkan dihadiri 200 delegasi dari 65 kota budaya dunia.
Dalam penyelenggaraannya, Komisi E meminta sanggar seni lokal, pihak swasta, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta komunitas budaya turut dilibatkan.
Adapun anggaran Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dalam rancangan APBD 2027 semula ditetapkan sebesar Rp439,57 miliar.
Dalam pembahasan bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, anggaran tersebut mendapat tambahan Rp10,28 miliar dan pengurangan sebesar Rp30,81 miliar.





